Unit 3 dari 11, sekitar 35 menit
Positivisme hukum
Positivisme hukum mengenali hukum dari sumbernya, bukan dari keadilan isinya: hukum yang buruk tetap hukum, dan justru karena itu dapat dikritik secara jujur. Austin memandang hukum sebagai perintah umum penguasa berdaulat yang disertai sanksi. Kelsen membangun teori hukum murni: norma sah karena dibuat berdasarkan wewenang dari norma yang lebih tinggi, dalam susunan berjenjang yang berpuncak pada norma dasar yang diandaikan. Hart menolak model perintah dan memandang hukum sebagai penyatuan aturan primer yang membebankan kewajiban dengan aturan sekunder tentang pengakuan, perubahan, dan pengadilan. Radbruch, Dworkin, dan pengkritik di Indonesia mempersoalkan pemisahan hukum dan moral, terutama ketika hakim diwajibkan menggali nilai yang hidup dalam masyarakat.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan tesis pemisahan hukum dan moral serta membedakan positivisme hukum dari legisme.
- Membandingkan teori perintah Austin, teori hukum murni dan Stufenbau Kelsen, serta aturan primer dan sekunder Hart, termasuk kritik terhadap masing-masing.
- Menerapkan Stufenbau dan aturan pengakuan untuk menilai keabsahan suatu peraturan dalam tata hukum Indonesia.
Yang dibahas
- Inti positivisme hukum
- John Austin: hukum sebagai perintah penguasa
- Hans Kelsen: teori hukum murni
- Stufenbau: tata hukum yang berjenjang
- Hart: kritik atas Austin dan aturan primer serta sekunder
- Hart: aturan pengakuan dan tekstur terbuka
- Kritik terhadap positivisme dan gemanya di Indonesia
- Contoh kasus: Perda pedagang kaki lima Kota Tanjung Asri
Contoh soal
Dalam diskusi kelas, Yudha berkata, "Seorang positivis pasti menganggap undang-undang yang berlaku itu adil dan wajib ditaati." Tanggapan mana yang paling tepat menurut tesis pemisahan?
- A. Yudha benar, karena positivisme menyamakan keadilan dengan isi undang-undang.
- B. Yudha keliru, karena positivis memisahkan pertanyaan apakah aturan itu hukum dari pertanyaan apakah ia baik.
- C. Yudha keliru, karena positivis menganggap undang-undang yang tidak adil otomatis batal.
- D. Yudha benar, karena positivisme melarang setiap penilaian moral terhadap hukum.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Itu gambaran legisme; tesis pemisahan justru memisahkan pertanyaan berlakunya hukum dari penilaian adil tidaknya.
- B. Benar
- Benar. Bagi Austin, adanya hukum dan baik buruknya adalah dua pertanyaan, sehingga positivis bebas menilai undang-undang itu tidak adil.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Itu pandangan hukum alam seperti Blackstone; positivis berpendapat hukum yang buruk tetap hukum.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Positivisme hanya menolak menjadikan moral syarat berlakunya hukum; Bentham dan Austin sendiri pengkritik keras hukum zamannya.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Positivisme hukum
- Aliran yang mengenali hukum dari sumber dan cara pembentukannya, terpisah dari penilaian baik buruk isinya.
- Tesis pemisahan
- Pandangan bahwa berlakunya hukum dan nilai moral hukum adalah dua pertanyaan yang berbeda.
- Moralitas positif
- Istilah Austin untuk aturan yang nyata dianut masyarakat tetapi tidak berasal dari penguasa berdaulat, sehingga bukan hukum.
- Norma dasar
- Pengandaian Kelsen bahwa orang seharusnya berperilaku menurut konstitusi yang pada umumnya efektif, yang menjadi dasar keabsahan seluruh tatanan hukum.
- Stufenbau
- Susunan berjenjang tatanan hukum, tempat norma yang lebih rendah sah karena dibentuk sesuai norma yang lebih tinggi.
- Aturan sekunder
- Aturan tentang aturan primer, yang menentukan cara mengenali, mengubah, dan memutus pelanggaran aturan primer.
- Aturan pengakuan
- Aturan sekunder yang menyediakan kriteria untuk mengenali hukum yang sah dan keberadaannya tampak dalam praktik pejabat.
- Tekstur terbuka
- Sifat setiap aturan umum yang memiliki inti makna yang pasti dan pinggiran yang meragukan.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 1, 18, 20, 24, 24A, 24C, 37
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 7, 9
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 5, 10
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.