Unit 9 dari 10, sekitar 30 menit

Penegakan HKI

Hak eksklusif yang tidak bisa ditegakkan hanyalah janji di atas kertas. UU Hak Cipta, UU Merek, dan UU Paten menyediakan tiga jalur: gugatan perdata di Pengadilan Niaga untuk ganti rugi dan penghentian pelanggaran, gugatan pembatalan atau penghapusan pendaftaran untuk meniadakan hak yang tidak semestinya terbit, serta tuntutan pidana yang pada HKI berupa delik aduan. Para pihak juga boleh memilih mediasi, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Unit ini memetakan jalur-jalur itu dan hubungan di antaranya.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Membedakan jalur perdata, pidana, dan penyelesaian alternatif dalam sengketa HKI.
  • Menjelaskan kewenangan Pengadilan Niaga, acara gugatan, dan upaya hukumnya.
  • Menganalisis siapa yang dapat menggugat pembatalan pendaftaran dan kapan perbuatan pidana HKI dapat dituntut.

Yang dibahas

  1. Empat jalan menyelesaikan sengketa HKI
  2. Gugatan perdata di Pengadilan Niaga
  3. Acara cepat dan upaya hukum
  4. Pembatalan pendaftaran
  5. Delik aduan dan pidana
  6. Contoh kasus: Logo yang didaftarkan orang lain

Contoh soal

Pelanggaran hak cipta berupa penggunaan foto tanpa izin oleh sebuah toko dalam spanduk (bukan pembajakan). Pelaku diketahui dan beralamat di Indonesia. Apa langkah yang sesuai dengan Pasal 95 UU Hak Cipta?

  1. A. Melapor ke polisi lebih dulu, karena hak cipta adalah delik aduan.
  2. B. Menempuh mediasi lebih dulu bila ingin menuntut secara pidana; gugatan perdata dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.
  3. C. Menggugat ke Pengadilan Negeri setempat karena kerugiannya kecil.
  4. D. Menunggu sampai hak cipta didaftarkan di Direktorat Jenderal.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Delik aduan tidak menghapus syarat mediasi lebih dulu untuk pelanggaran selain pembajakan.
B. Benar
Pasal 95 ayat (4) mewajibkan mediasi sebelum tuntutan pidana untuk pelanggaran bukan pembajakan, dan sengketa hak cipta hanya ke Pengadilan Niaga.
C. Kurang tepat
Pasal 95 ayat (3) menutup kewenangan pengadilan selain Pengadilan Niaga.
D. Kurang tepat
Perlindungan hak cipta tidak bergantung pada pendaftaran, sehingga menunda gugatan tanpa dasar.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Pengadilan Niaga
Pengadilan khusus yang memeriksa sengketa HKI, termasuk hak cipta dan merek.
Gugatan pembatalan
Gugatan untuk meniadakan pendaftaran hak yang tidak semestinya terdaftar.
Delik aduan
Tindak pidana yang hanya dituntut jika korban mengadu.
Putusan provisi
Putusan sementara yang diminta selama pemeriksaan, misalnya penyitaan atau penghentian kegiatan.
Kasasi
Upaya hukum ke Mahkamah Agung, satu-satunya upaya hukum biasa atas putusan Pengadilan Niaga dalam gugatan HKI.
Alternatif penyelesaian sengketa
Penyelesaian di luar pengadilan, misalnya mediasi.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.