Unit 1 dari 6, sekitar 30 menit
Kedudukan dan kewenangan
Pengadilan agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di sembilan bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Kewenangan itu ditentukan oleh dua hal: jenis perkara dan agama para pihak, dengan kemungkinan penundukan diri secara sukarela. Sengketa hak milik yang menyertai perkara tertentu mengikuti aturan khusus. Di Aceh, Mahkamah Syar'iyah menjalankan kewenangan peradilan agama dan kewenangan lain yang lebih luas.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan peradilan agama dalam sistem kekuasaan kehakiman dan susunan pengadilannya.
- Menentukan perkara yang termasuk kewenangan absolut pengadilan agama menurut Pasal 49 UU 7/1989 yang sudah diubah.
- Menerapkan asas personalitas keislaman, penundukan diri, dan Pasal 50 pada contoh sengketa serta membedakan Mahkamah Syar'iyah di Aceh.
Yang dibahas
- Kedudukan dan susunan peradilan agama
- Kewenangan absolut menurut Pasal 49
- Asas personalitas keislaman dan penundukan diri
- Sembilan bidang dan batas pengertiannya
- Sengketa hak milik dan pengadilan umum
- Mahkamah Syar'iyah di Aceh
- Contoh kasus: Sengketa harta warisan Pak Rahmat
Contoh soal
Bagaimana susunan pengadilan di lingkungan peradilan agama menurut Pasal 3 UU 7/1989?
- A. Pengadilan agama dan pengadilan negeri, dengan puncak Mahkamah Syar'iyah.
- B. Pengadilan agama saja tanpa pengadilan banding.
- C. Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, dengan puncak Mahkamah Agung.
- D. Pengadilan tinggi agama dan Mahkamah Konstitusi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pengadilan negeri termasuk peradilan umum, dan puncak semua lingkungan adalah Mahkamah Agung.
- B. Kurang tepat
- Pasal 3 ayat (1) menyebut pengadilan tinggi agama sebagai tingkat banding.
- C. Benar
- Itu bunyi Pasal 3 ayat (1) dan (2).
- D. Kurang tepat
- Mahkamah Konstitusi tidak berada dalam jenjang peradilan agama.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Kewenangan absolut
- Kewenangan lingkungan peradilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu.
- Asas personalitas keislaman
- Asas bahwa kewenangan pengadilan agama ditentukan oleh agama Islam para pihak atau penundukan diri sukarela.
- Penundukan diri
- Kemauan sukarela orang atau badan hukum untuk tunduk pada hukum Islam atas hal yang menjadi kewenangan peradilan agama.
- Ekonomi syari'ah
- Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, seperti perbankan, asuransi, dan pembiayaan syari'ah.
- Mahkamah Syar'iyah
- Pengadilan syari'at Islam di Aceh yang berada dalam lingkungan peradilan agama dan menjalankan kewenangan tambahan.
- Ahwal al-syakhsiyah
- Hukum keluarga dalam syari'at Islam.
Dasar hukum
- UU 7/1989 Peradilan Agama: Pasal 2, 3, 3A, 4, 49, 50, 54
- UU 11/2006 Pemerintahan Aceh: Pasal 128, 129, 130
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.