Unit 1 dari 13, sekitar 28 menit
Pengertian, sumber, dan asas
Hukum acara perdata adalah aturan tentang cara menegakkan hak perdata di pengadilan: bagaimana gugatan diajukan, diperiksa, diputus, dan dijalankan. Sumber utamanya HIR untuk Jawa dan Madura serta RBg untuk daerah lain, dilengkapi undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang peradilan, Perma, SEMA, dan yurisprudensi. Beracara dipandu beberapa asas: hakim bersifat menunggu dan pasif terhadap ruang lingkup sengketa, sidang terbuka untuk umum, kedua pihak didengar secara setara, dan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pengertian hukum acara perdata dan perbedaannya dengan hukum perdata materiil.
- Menyebutkan sumber hukum acara perdata dan kedudukan HIR, RBg, Rv, undang-undang, Perma, SEMA, dan yurisprudensi.
- Menerapkan asas hakim pasif, sidang terbuka, mendengar kedua pihak, serta sederhana, cepat, dan biaya ringan pada contoh perkara.
Yang dibahas
- Pengertian dan fungsi hukum acara perdata
- Sumber hukum acara perdata
- Asas hakim pasif
- Sidang terbuka dan mendengar kedua pihak
- Sederhana, cepat, dan biaya ringan
- Kebenaran formil, larangan menolak perkara, dan putusan beralasan
- Contoh kasus: Gugatan utang dan putusan melebihi tuntutan
Contoh soal
Mana pernyataan yang paling tepat tentang fungsi hukum acara perdata?
- A. Menentukan apakah suatu perjanjian sah menurut syarat-syarat sahnya perjanjian.
- B. Mengatur cara memulihkan hak perdata yang dilanggar, dari pengajuan gugatan sampai pelaksanaan putusan.
- C. Memberi negara wewenang menuntut pelaku pelanggaran hak perdata.
- D. Menentukan besarnya ganti rugi yang pasti untuk setiap jenis pelanggaran.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu soal hukum perdata materiil, bukan cara beracara.
- B. Benar
- Itulah hukum perdata formil: jalan yang ditempuh untuk menegakkan hak.
- C. Kurang tepat
- Pada perkara perdata negara tidak menuntut; yang berperkara adalah pihak yang berkepentingan.
- D. Kurang tepat
- Besarnya ganti rugi ditentukan hakim berdasarkan hukum materiil dan bukti, bukan oleh hukum acara.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hukum acara perdata
- Aturan tentang cara menegakkan hak perdata di pengadilan sampai putusan dijalankan.
- Contentiosa
- Perkara dengan sengketa dua pihak yang berakhir dengan putusan.
- Voluntaria
- Permohonan tanpa lawan yang berakhir dengan penetapan.
- Ultra petita
- Putusan yang memberi lebih daripada yang dituntut.
- Audi et alteram partem
- Asas bahwa hakim harus mendengar pihak lawan juga.
- Yurisprudensi
- Putusan hakim terdahulu yang diikuti hakim lain dan dianggap sumber hukum.
Dasar hukum
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 2, 4, 5, 10, 13, 50, 57
- UU 14/1985 MA: Pasal 79
- UU 2/1986 Peradilan Umum: Pasal 50
- HIR: Pasal 119, 130, 118
- RBg: Pasal 143, 189, 142
- Perma 2/2015 Gugatan Sederhana: Pasal 1
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.