Unit 1 dari 14, sekitar 32 menit

Pengantar dan asas

Hukum acara pidana mengatur cara negara menegakkan hukum pidana: bagaimana peristiwa pidana diselidiki, disidik, dituntut, diadili, dan dijalankan putusannya, dengan menjaga hak orang yang diperiksa. Sumber utamanya kini KUHAP, yakni UU 20/2025, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, bersamaan dengan KUHP baru, dan menggantikan UU 8/1981. Prinsip dasarnya adalah legalitas acara, pembagian fungsi antarlembaga, perpaduan sistem hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang, dan asas praduga tak bersalah, peradilan cepat, serta persamaan di depan hukum. Pasal 361 menentukan hukum acara mana yang dipakai untuk perkara yang sedang berjalan.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan tujuan hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana terpadu menurut KUHAP UU 20/2025.
  • Menguraikan makna perpaduan sistem hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang dalam Pasal 4 KUHAP.
  • Menentukan hukum acara yang berlaku pada perkara yang sedang berjalan menurut Pasal 361 KUHAP.

Yang dibahas

  1. Tujuan dan sifat hukum acara pidana
  2. Sistem peradilan pidana terpadu
  3. Hakim aktif dan para pihak berlawanan secara berimbang
  4. Asas praduga tak bersalah, peradilan cepat, dan persamaan
  5. Perbedaan pokok dengan UU 8/1981
  6. Aturan peralihan Pasal 361
  7. Contoh kasus: Dua perkara pada hari peralihan

Contoh soal

Mengapa peraturan kepala lembaga tidak boleh menetapkan cara penangkapan yang baru di luar KUHAP?

  1. A. Karena penangkapan hanya boleh dilakukan hakim.
  2. B. Karena acara pidana hanya dilaksanakan berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang.
  3. C. Karena peraturan lembaga tidak boleh dibuat sama sekali.
  4. D. Karena KUHAP hanya berlaku di Pulau Jawa.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Penangkapan dilakukan penyidik menurut definisi dalam Pasal 1 angka 32, bukan hakim.
B. Benar
Itulah asas legalitas acara dalam Pasal 2 ayat (1) KUHAP.
C. Kurang tepat
Lembaga boleh membuat peraturan internal, tetapi tidak untuk mengatur hukum acara pidana.
D. Kurang tepat
KUHAP berlaku untuk tata cara peradilan pidana di lingkungan peradilan umum.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Hukum acara pidana
Aturan tentang cara negara menegakkan hukum pidana dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan.
Kebenaran materiil
Kebenaran yang sesungguhnya tentang suatu peristiwa pidana.
Diferensiasi fungsional
Pembagian fungsi penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pembelaan pada lembaga yang berbeda.
Praduga tak bersalah
Asas bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai putusan berkekuatan hukum tetap menyatakan kesalahannya.
Sistem adversarial
Sistem yang menghadapkan penuntut umum dan terdakwa sebagai dua pihak di depan hakim.
Aturan peralihan
Ketentuan yang menentukan hukum mana yang berlaku bagi perkara yang sedang berjalan saat undang-undang berganti.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.