Unit 7 dari 11, sekitar 35 menit
Hukum waris adat
Hukum waris adat mengatur bagaimana harta dan kedudukan dalam kerabat diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak hanya setelah seseorang meninggal. Aturannya mengikuti sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, atau parental, dan bentuk pewarisannya dapat individual, kolektif, atau mayorat. Pembagian harta juga bergantung pada jenis hartanya, misalnya harta asal, harta bersama, dan harta pusaka. Karena hukum adat tidak tertulis dan berubah, putusan pengadilan berperan penting, misalnya dalam menegaskan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pengertian pewarisan menurut hukum adat dan membedakannya dari pewarisan menurut KUHPerdata.
- Membedakan sistem kekerabatan dan sistem pewarisan individual, kolektif, dan mayorat.
- Menguraikan peran yurisprudensi dalam mengembangkan hukum waris adat.
Yang dibahas
- Pengertian pewarisan menurut hukum adat
- Sistem kekerabatan dan pewarisan
- Sistem pewarisan individual, kolektif, dan mayorat
- Jenis harta dalam pewarisan adat
- Yurisprudensi dan kedudukan anak perempuan
- Penyelesaian dan perkembangan hukum waris adat
- Contoh kasus: Warisan keluarga Hartono
Contoh soal
Apa perbedaan pokok antara pewarisan menurut Pasal 830 KUHPerdata dan menurut hukum adat?
- A. KUHPerdata mengenal harta, hukum adat tidak.
- B. KUHPerdata mengenal ahli waris, hukum adat tidak.
- C. KUHPerdata mensyaratkan kematian, sedangkan hukum adat memandang pewarisan sebagai proses yang dapat dimulai sebelum pewaris meninggal.
- D. Hukum adat hanya berlaku bagi harta bergerak.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Hukum adat juga mengenal harta, bahkan banyak jenis harta.
- B. Kurang tepat
- Hukum adat juga mengenal ahli waris, dengan penentuan yang berbeda menurut sistem kekerabatan.
- C. Benar
- Pasal 830 menyebut pewarisan hanya karena kematian, sedangkan adat mengenal penyerahan semasa hidup.
- D. Kurang tepat
- Hukum adat mengatur harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk tanah.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pewaris
- Orang yang meneruskan harta atau kedudukan kepada keturunannya.
- Ahli waris
- Orang yang berhak menerima harta atau kedudukan dari pewaris.
- Harta pusaka
- Harta turun-temurun yang terikat pada kerabat dan umumnya tidak boleh dijual.
- Harta bersama
- Harta yang diperoleh bersama selama perkawinan.
- Pewarisan mayorat
- Pewarisan yang menyerahkan harta tidak terbagi kepada satu orang, biasanya anak tertua.
- Pewarisan kolektif
- Pewarisan harta yang dimiliki bersama oleh para ahli waris.
- Yurisprudensi
- Putusan pengadilan yang diikuti hakim lain sebagai pedoman.
Dasar hukum
- KUHPerdata: Pasal 830, 832
- UU 1/1974 Perkawinan: Pasal 35, 37
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 5
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.