Unit 1 dari 12, sekitar 30 menit

Sejarah hukum agraria

Hukum tanah Indonesia sekarang tidak dapat dipahami tanpa melihat apa yang dihapus UUPA pada 1960. Pada masa kolonial, Agrarische Wet 1870 dan domein verklaring menjadikan tanah yang tidak dapat dibuktikan hak eigendomnya sebagai tanah negara, sehingga tanah-tanah rakyat adat rentan diambil. Hukum tanah terbelah dua: hukum barat dan hukum adat. UUPA menghapus dualisme itu dengan unifikasi berlandaskan hukum adat dan hak menguasai negara, dan UU 10/2026 melanjutkannya dengan pengaturan reforma agraria.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan isi Agrarische Wet 1870 dan domein verklaring serta alasan keduanya dikritik.
  • Membedakan hukum tanah barat dan hukum tanah adat dalam dualisme hukum tanah kolonial.
  • Menjelaskan cara UUPA mengakhiri dualisme itu dan hubungannya dengan UU 10/2026.

Yang dibahas

  1. Tanah sebelum 1870 dan lahirnya politik pertanahan kolonial
  2. Agrarische Wet 1870 dan Agrarisch Besluit
  3. Domein verklaring
  4. Dualisme hukum tanah
  5. Jalan menuju UUPA dan isi dasarnya
  6. Contoh kasus: Tanah kampung Karang Mulya

Contoh soal

Mengapa politik pertanahan kolonial berubah menjelang 1870?

  1. A. Karena rakyat meminta tanahnya dijual kepada orang asing.
  2. B. Karena hak ulayat dinyatakan batal oleh pengadilan.
  3. C. Karena modal swasta memerlukan tanah dan jaminan penggunaan jangka panjang untuk perkebunan.
  4. D. Karena Belanda ingin menghapus semua hukum adat.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Dorongan perubahan datang dari kebutuhan modal swasta dan kritik terhadap sistem lama, bukan dari permintaan rakyat.
B. Kurang tepat
Hak ulayat tidak dibatalkan pengadilan; masalahnya justru tidak diakui oleh aturan yang menyusul.
C. Benar
Kebutuhan perkebunan swasta mendorong landasan hukum baru bagi penyediaan tanah.
D. Kurang tepat
Hukum adat tidak dihapus sama sekali; ia dibiarkan berlaku berdampingan.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Agrarische Wet 1870
Ketentuan dasar politik pertanahan kolonial yang memberi dasar penyediaan tanah bagi pengusaha.
Domein verklaring
Pernyataan bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan eigendomnya adalah milik negara.
Eigendom
Hak milik mutlak menurut hukum perdata barat.
Erfpacht
Hak mengusahakan tanah milik orang lain dalam jangka panjang.
Agrarisch eigendom
Hak bagi pribumi yang dibuat mendekati eigendom.
Dualisme hukum tanah
Berlakunya hukum tanah barat dan hukum tanah adat berdampingan.
Konversi
Penyesuaian hak-hak lama menjadi hak menurut UUPA.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.