Unit 2 dari 7, sekitar 30 menit
Prinsip-prinsip
Hukum humaniter internasional berdiri di atas beberapa prinsip yang saling menyeimbangkan. Pembedaan memisahkan penduduk sipil dari kombatan dan objek sipil dari sasaran militer. Proporsionalitas melarang serangan yang kerugian sipilnya berlebihan dibanding keuntungan militernya. Kepentingan militer membolehkan kekuatan yang memang perlu, tetapi hanya dalam batas hukum. Kemanusiaan dan larangan penderitaan yang tidak perlu menjadi batas akhir bagi cara dan alat berperang. Prinsip ini mengikat meskipun Indonesia belum meratifikasi Protokol Tambahan 1977, karena sebagian besar berlaku juga sebagai hukum kebiasaan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan prinsip pembedaan, proporsionalitas, kepentingan militer, kemanusiaan, dan larangan penderitaan yang tidak perlu.
- Menerapkan prinsip-prinsip itu untuk menilai sah tidaknya suatu serangan dalam konflik bersenjata.
- Membedakan prinsip yang mengikat Indonesia melalui perjanjian dari prinsip yang berlaku sebagai hukum kebiasaan.
Yang dibahas
- Pembedaan
- Proporsionalitas dan kehati-hatian
- Kepentingan militer
- Kemanusiaan dan klausul Martens
- Larangan penderitaan yang tidak perlu
- Daya ikat dan hubungan antarprinsip
- Contoh kasus: Gedung kelurahan dan pos komando
Contoh soal
Sebuah sekolah biasanya dipakai untuk belajar, tetapi pasukan lawan diduga menyimpannya sebagai gudang senjata, tanpa kepastian. Bagaimana penilaian awal menurut prinsip pembedaan?
- A. Sekolah itu boleh diserang karena dugaan sudah cukup.
- B. Sekolah itu dianggap objek sipil selama keraguan belum terjawab.
- C. Sekolah boleh diserang jika yang menyerang adalah pihak yang lebih lemah.
- D. Sekolah itu otomatis menjadi sasaran militer karena berada di wilayah lawan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Dugaan tanpa kepastian tidak mengubah status objek sipil.
- B. Benar
- Keraguan diselesaikan dengan menganggap objek sebagai sipil.
- C. Kurang tepat
- Kekuatan relatif pihak tidak memengaruhi status objek.
- D. Kurang tepat
- Lokasi di wilayah lawan tidak cukup menjadikan objek sasaran militer.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pembedaan
- Kewajiban mengarahkan serangan hanya pada kombatan dan sasaran militer, bukan penduduk atau objek sipil.
- Proporsionalitas
- Larangan serangan yang kerugian sipilnya berlebihan dibanding keuntungan militer konkret dan langsung.
- Kepentingan militer
- Prinsip yang membolehkan tindakan perlu dan tidak dilarang hukum untuk melemahkan lawan.
- Klausul Martens
- Ketentuan bahwa hal yang belum diatur perjanjian tetap dilindungi prinsip hukum bangsa-bangsa, kemanusiaan, dan hati nurani publik.
- Perfidi
- Menyalahgunakan perlindungan hukum untuk mengkhianati kepercayaan lawan lalu menyerangnya.
- Tindakan pencegahan
- Langkah yang wajib diambil untuk memastikan sasaran sah dan meminimalkan korban sipil.
Dasar hukum
- UU 59/1958 Konvensi Jenewa 1949: Pasal 1
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 599
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.