Unit 7 dari 11, sekitar 28 menit
Pembahasan, pengesahan, pengundangan
Setelah disusun, RUU dibahas DPR bersama Presiden dalam dua tingkat pembicaraan: tingkat I di komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus, dan tingkat II di rapat paripurna. DPD ikut membahas RUU bidang tertentu pada tingkat I. RUU yang disetujui bersama disahkan Presiden dalam 30 hari; jika tidak ditandatangani, ia sah dengan sendirinya dan wajib diundangkan. Pengundangan menempatkan naskah dalam Lembaran Negara agar semua orang mengetahuinya, dan umumnya menjadi saat undang-undang mulai berlaku. Sepanjang tahapan, masyarakat berhak memberi masukan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan dua tingkat pembicaraan RUU di DPR beserta peran Presiden dan DPD.
- Membedakan pengesahan dari pengundangan serta menjelaskan akibat Presiden tidak menandatangani RUU dalam 30 hari.
- Menerapkan hak masyarakat memberi masukan menurut Pasal 96 UU 12/2011 pada sebuah proses pembentukan undang-undang.
Yang dibahas
- Siapa yang membahas rancangan undang-undang
- Pembicaraan tingkat I dan tingkat II
- Ketika RUU tidak disetujui, ditarik, atau berkaitan dengan Perppu
- Pengesahan oleh Presiden
- Pengundangan dan mulai berlakunya peraturan
- Partisipasi masyarakat yang bermakna
- Contoh kasus: RUU Perlindungan Petani Mandiri
Contoh soal
Pada tahap manakah DPD diikutsertakan dalam pembahasan RUU bidang tertentu menurut Pasal 65 UU 12/2011?
- A. Hanya pada pembicaraan tingkat II di rapat paripurna.
- B. Hanya pada pembicaraan tingkat I.
- C. Pada seluruh tahap dan DPD ikut memberi persetujuan akhir.
- D. Tidak ikut sama sekali, hanya diberi tembusan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keikutsertaan DPD hanya pada tingkat I.
- B. Benar
- Pasal 65 ayat (3) membatasi keikutsertaan DPD pada tingkat I.
- C. Kurang tepat
- Persetujuan bersama tetap milik DPR dan Presiden.
- D. Kurang tepat
- Pasal 65 ayat (2) menyatakan DPD diikutsertakan untuk bidang yang disebut.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Persetujuan bersama
- Kesepakatan DPR dan Presiden atas RUU yang menjadi syarat pengesahan.
- Daftar inventarisasi masalah (DIM)
- Daftar persoalan yang diajukan pihak lawan bicara untuk dibahas dalam tingkat I.
- Pendapat mini
- Sikap fraksi, DPD, dan Presiden di akhir pembicaraan tingkat I.
- Pengesahan
- Penandatanganan RUU oleh Presiden, atau sahnya RUU setelah 30 hari tanpa tanda tangan.
- Pengundangan
- Penempatan peraturan dalam lembaran resmi agar diketahui umum.
- Lembaran Negara
- Lembaran resmi tempat undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden diundangkan.
- Konsultasi publik
- Kegiatan pembentuk untuk menjaring masukan masyarakat, antara lain melalui rapat dengar pendapat umum.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 20, 22D
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 81, 85, 87, 88, 96, 49, 50, 66
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.