Unit 7 dari 11, sekitar 28 menit

Pembahasan, pengesahan, pengundangan

Setelah disusun, RUU dibahas DPR bersama Presiden dalam dua tingkat pembicaraan: tingkat I di komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus, dan tingkat II di rapat paripurna. DPD ikut membahas RUU bidang tertentu pada tingkat I. RUU yang disetujui bersama disahkan Presiden dalam 30 hari; jika tidak ditandatangani, ia sah dengan sendirinya dan wajib diundangkan. Pengundangan menempatkan naskah dalam Lembaran Negara agar semua orang mengetahuinya, dan umumnya menjadi saat undang-undang mulai berlaku. Sepanjang tahapan, masyarakat berhak memberi masukan.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan dua tingkat pembicaraan RUU di DPR beserta peran Presiden dan DPD.
  • Membedakan pengesahan dari pengundangan serta menjelaskan akibat Presiden tidak menandatangani RUU dalam 30 hari.
  • Menerapkan hak masyarakat memberi masukan menurut Pasal 96 UU 12/2011 pada sebuah proses pembentukan undang-undang.

Yang dibahas

  1. Siapa yang membahas rancangan undang-undang
  2. Pembicaraan tingkat I dan tingkat II
  3. Ketika RUU tidak disetujui, ditarik, atau berkaitan dengan Perppu
  4. Pengesahan oleh Presiden
  5. Pengundangan dan mulai berlakunya peraturan
  6. Partisipasi masyarakat yang bermakna
  7. Contoh kasus: RUU Perlindungan Petani Mandiri

Contoh soal

Pada tahap manakah DPD diikutsertakan dalam pembahasan RUU bidang tertentu menurut Pasal 65 UU 12/2011?

  1. A. Hanya pada pembicaraan tingkat II di rapat paripurna.
  2. B. Hanya pada pembicaraan tingkat I.
  3. C. Pada seluruh tahap dan DPD ikut memberi persetujuan akhir.
  4. D. Tidak ikut sama sekali, hanya diberi tembusan.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Keikutsertaan DPD hanya pada tingkat I.
B. Benar
Pasal 65 ayat (3) membatasi keikutsertaan DPD pada tingkat I.
C. Kurang tepat
Persetujuan bersama tetap milik DPR dan Presiden.
D. Kurang tepat
Pasal 65 ayat (2) menyatakan DPD diikutsertakan untuk bidang yang disebut.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Persetujuan bersama
Kesepakatan DPR dan Presiden atas RUU yang menjadi syarat pengesahan.
Daftar inventarisasi masalah (DIM)
Daftar persoalan yang diajukan pihak lawan bicara untuk dibahas dalam tingkat I.
Pendapat mini
Sikap fraksi, DPD, dan Presiden di akhir pembicaraan tingkat I.
Pengesahan
Penandatanganan RUU oleh Presiden, atau sahnya RUU setelah 30 hari tanpa tanda tangan.
Pengundangan
Penempatan peraturan dalam lembaran resmi agar diketahui umum.
Lembaran Negara
Lembaran resmi tempat undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden diundangkan.
Konsultasi publik
Kegiatan pembentuk untuk menjaring masukan masyarakat, antara lain melalui rapat dengar pendapat umum.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.