Unit 2 dari 11, sekitar 30 menit
Teori lembaga negara
Lembaga negara adalah organ yang menjalankan fungsi kekuasaan negara. Setelah perubahan UUD 1945, tidak ada lagi lembaga tertinggi: MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial memperoleh kewenangan langsung dari UUD dan saling mengimbangi. Di samping itu tumbuh banyak lembaga penunjang yang dibentuk undang-undang, sering memiliki fungsi campuran dan kemandirian. Perbedaan sumber kewenangan ini menentukan banyak hal, terutama siapa yang boleh mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menyebutkan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945 dan hubungan kewenangan di antaranya.
- Membedakan lembaga utama dari lembaga penunjang (state auxiliary bodies) dan menjelaskan mengapa lembaga penunjang muncul.
- Menerapkan syarat pemohon sengketa kewenangan lembaga negara menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 UU 24/2003.
Yang dibahas
- Lembaga negara dan lembaga utama
- Hubungan antarlembaga dan saling mengimbangi
- Lembaga penunjang
- Fungsi campuran dan masalah koordinasi
- Sengketa kewenangan lembaga negara
- Membedakan sengketa kewenangan dari perkara lain
- Contoh kasus: Komisi dan sengketa kewenangan
Contoh soal
Menurut kerangka Jimly Asshiddiqie, lembaga negara utama adalah organ yang ...
- A. dibentuk dengan peraturan pemerintah untuk membantu Presiden.
- B. dibentuk undang-undang dan bersifat sementara.
- C. menjalankan fungsi pokok kekuasaan negara dengan kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD.
- D. mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada semua lembaga lain.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu tidak menunjukkan sumber kewenangan dari UUD.
- B. Kurang tepat
- Organ yang bersumber dari undang-undang dipahami sebagai penunjang.
- C. Benar
- Organ primer memperoleh kewenangan dari konstitusi dan tidak sekadar menunjang organ lain.
- D. Kurang tepat
- Setelah perubahan UUD tidak ada lembaga tertinggi.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Lembaga negara utama
- Organ yang menjalankan fungsi pokok kekuasaan negara dengan kewenangan langsung dari UUD, menurut klasifikasi doktrin.
- Lembaga penunjang
- Lembaga negara yang membantu fungsi lembaga utama, sering mandiri dan berfungsi campuran.
- State auxiliary organs
- Istilah asing untuk lembaga negara penunjang.
- Checks and balances
- Mekanisme saling mengimbangi antarlembaga agar kekuasaan tidak berkumpul pada satu tangan.
- Fungsi campuran
- Pemegangan fungsi regulatif, administratif, dan penghukuman oleh satu lembaga.
- Sengketa kewenangan lembaga negara
- Perkara tentang siapa yang berwenang atas kewenangan yang diberikan UUD.
- Kepentingan langsung
- Kaitan nyata antara pemohon dan kewenangan yang dipersengketakan.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 2, 3, 4, 20, 22C, 22E, 23E, 24, 24A, 24B, 24C, 22D, 1
- UU 24/2003 MK: Pasal 61, 68
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 8
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.