Unit 1 dari 6, sekitar 30 menit
Sejarah dan UNCLOS 1982
Hukum laut berkembang dari prinsip laut bebas dengan laut teritorial yang sempit menjadi rezim zona yang rinci dalam UNCLOS 1982. Indonesia memperjuangkan asas negara kepulauan sejak Deklarasi Djuanda 1957, yang menyatakan perairan di antara pulau-pulau sebagai satu kesatuan wilayah. Asas ini diterima dalam UNCLOS 1982 dan disahkan Indonesia dengan UU 17/1985. Sekarang hukum nasional, terutama UU 43/2008 dan UU 32/2014, menegaskan negara kepulauan berciri nusantara yang tunduk pada konvensi itu.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan perkembangan rezim hukum laut dari kebebasan laut hingga UNCLOS 1982.
- Menjelaskan isi dan arti Deklarasi Djuanda 1957 serta wawasan nusantara bagi status Indonesia sebagai negara kepulauan.
- Menjelaskan kedudukan UU 17/1985 dan hubungannya dengan hukum laut nasional yang berlaku.
Yang dibahas
- Dari laut bebas ke laut teritorial
- Deklarasi Djuanda 1957
- Jalan menuju UNCLOS 1982
- Wawasan nusantara dan landasan hukum nasional
- Pengesahan UNCLOS dengan UU 17/1985
- Peta zona dalam hukum nasional
- Contoh kasus: Kapal asing berlayar di antara dua pulau
Contoh soal
Pandangan Hugo Grotius tentang laut dikenal sebagai...
- A. mare clausum, yang membela penguasaan negara atas laut.
- B. doktrin tembakan meriam, yang menentukan lebar laut teritorial.
- C. mare liberum, yang menegaskan bahwa laut terbuka bagi semua bangsa.
- D. asas negara kepulauan yang diperjuangkan Indonesia.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Mare clausum adalah pandangan John Selden, bukan Grotius.
- B. Kurang tepat
- Doktrin meriam menjelaskan lebar laut teritorial, bukan karya Grotius.
- C. Benar
- Grotius menulis Mare Liberum untuk membela kebebasan pelayaran.
- D. Kurang tepat
- Asas negara kepulauan baru muncul pada abad ke-20 lewat Deklarasi Djuanda.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Mare liberum
- Gagasan bahwa laut terbuka bagi semua bangsa.
- Deklarasi Djuanda
- Pernyataan pemerintah Indonesia pada 13 Desember 1957 bahwa perairan di antara pulau adalah satu kesatuan wilayah.
- Wawasan nusantara
- Cara pandang yang melihat Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- Negara kepulauan
- Negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau lain.
- Garis pangkal
- Garis dari mana lebar laut teritorial dan zona lain diukur.
- Hak berdaulat
- Kewenangan negara pantai atas sumber daya di zona tertentu tanpa kedaulatan penuh.
Dasar hukum
- UU 17/1985 UNCLOS: Pasal 1, 2
- UU 32/2014 Kelautan: Pasal 1, 3, 5, 6, 7
- UU 43/2008 Wilayah Negara: Pasal 1, 2
- UU 24/2000 Perjanjian Internasional: Pasal 10
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.