Unit 8 dari 11, sekitar 30 menit
Pertambangan dan migas
Mineral, batubara, minyak, dan gas bumi adalah kekayaan nasional yang dikuasai negara menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. UU 4/2009 sebagaimana diubah UU 3/2020 dan UU 2/2025 memusatkan pengurusan minerba pada pemerintah pusat melalui perizinan berusaha, sementara UU 22/2001 membagi migas menjadi hulu dan hilir dengan kontrak kerja sama sebagai instrumen hulu. Hak atas wilayah izin tidak meliputi tanah permukaan, dan pemegang izin wajib menjaga lingkungan, melakukan reklamasi, serta menempatkan jaminan. Pelanggaran kewajiban pascatambang dapat dipidana.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan penguasaan negara atas mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi beserta pembagian kewenangannya.
- Menguraikan perizinan berusaha pertambangan, hak atas wilayah izin terhadap tanah, serta kewajiban lingkungan pemegang izin.
- Membedakan kegiatan usaha hulu dan hilir migas dan menjelaskan fungsi kontrak kerja sama.
Yang dibahas
- Penguasaan negara dan kewenangan pusat atas minerba
- Perizinan berusaha pertambangan
- Hak atas wilayah izin dan tanah permukaan
- Kewajiban lingkungan, reklamasi, dan pidana pascatambang
- Migas: hulu, hilir, dan penguasaan negara
- Kontrak kerja sama dan siapa yang berkontrak
- Contoh kasus: Tambang batu bara yang berakhir tanpa reklamasi
Contoh soal
Menurut Pasal 4 UU 4/2009, penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pihak berikut dan melalui fungsi berikut.
- A. Pemerintah kabupaten melalui fungsi pemungutan pajak.
- B. Pemegang izin melalui fungsi pengusahaan.
- C. Pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.
- D. Dewan Perwakilan Rakyat melalui fungsi penerbitan izin.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 4 ayat (2) menyebut pemerintah pusat, dan fungsi yang disebut tidak berbentuk pemungutan pajak.
- B. Kurang tepat
- Pemegang izin bukan penyelenggara penguasaan negara.
- C. Benar
- Itu bunyi ayat (2) dan ayat (3).
- D. Kurang tepat
- DPR tidak menerbitkan izin; perannya hanya berkonsultasi dalam penetapan wilayah pertambangan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Izin usaha pertambangan (IUP)
- Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri atas tahap eksplorasi dan operasi produksi.
- Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)
- Wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP, yang haknya tidak meliputi tanah permukaan.
- Reklamasi
- Kegiatan pemulihan lahan yang terganggu oleh kegiatan pertambangan agar berfungsi kembali.
- Pascatambang
- Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
- Kegiatan usaha hulu
- Kegiatan migas yang bertumpu pada eksplorasi dan eksploitasi.
- Kegiatan usaha hilir
- Kegiatan migas yang bertumpu pada pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.
- Kontrak kerja sama
- Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak lain dalam eksplorasi dan eksploitasi migas yang menguntungkan negara.
- Bentuk usaha tetap
- Badan usaha berbadan hukum luar negeri yang berkegiatan di Indonesia dan hanya boleh melakukan kegiatan usaha hulu.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 33
- UU 4/2009 Minerba: Pasal 4, 6, 35, 36, 51, 51A, 51B, 60A, 96, 99, 100, 134, 161B
- UU 41/1999 Kehutanan: Pasal 38
- UU 22/2001 Migas: Pasal 1, 4, 5, 9, 11
- UU 32/2009 PPLH: Pasal 109
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.