Unit 11 dari 11, sekitar 30 menit
Perubahan iklim dan hukum lingkungan internasional
Perubahan iklim adalah masalah lintas batas yang tidak dapat diselesaikan satu negara. Karena itu hukumnya bertingkat: perjanjian internasional menetapkan tujuan dan kerangka kerja sama, undang-undang pengesahan memasukkan perjanjian itu ke dalam hukum Indonesia, dan peraturan nasional menerjemahkannya ke dalam kewajiban bagi pemerintah dan pelaku usaha. UNFCCC disahkan dengan UU 6/1994 dan Persetujuan Paris dengan UU 16/2016. Salah satu alat nasional adalah nilai ekonomi karbon, termasuk pajak karbon dalam UU 7/2021.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan UNFCCC dan Persetujuan Paris serta cara keduanya diratifikasi dan berlaku di Indonesia.
- Membedakan kewajiban negara menurut perjanjian iklim dari hak dan kewajiban orang atau perusahaan menurut hukum nasional.
- Menjelaskan instrumen nilai ekonomi karbon, terutama pajak karbon menurut UU 7/2021.
Yang dibahas
- Perubahan iklim sebagai urusan hukum nasional
- Prinsip hukum lingkungan internasional
- UNFCCC dan UU 6/1994
- Persetujuan Paris dan UU 16/2016
- Dari perjanjian internasional ke hukum nasional
- Nilai ekonomi karbon dan pajak karbon
- Contoh kasus: PT Cahaya Nusantara dan kewajiban iklim
Contoh soal
Unsur apa yang ada dalam definisi perubahan iklim menurut Pasal 1 angka 19 UU 32/2009?
- A. Perubahan cuaca harian di satu kota.
- B. Bencana alam yang tidak dipengaruhi manusia.
- C. Perubahan iklim akibat aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer secara global.
- D. Pencemaran air sungai oleh satu pabrik.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Definisi berbicara tentang perubahan komposisi atmosfer secara global, bukan cuaca harian.
- B. Kurang tepat
- Definisi mensyaratkan sebab langsung atau tidak langsung dari aktivitas manusia.
- C. Benar
- Itulah rumusan pasal tersebut.
- D. Kurang tepat
- Itu pencemaran lingkungan lokal, bukan perubahan iklim menurut definisi.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- UNFCCC
- Konvensi kerangka PBB tentang perubahan iklim yang disahkan Indonesia dengan UU 6/1994.
- Persetujuan Paris
- Perjanjian di bawah UNFCCC yang disahkan dengan UU 16/2016 dan bersandar pada kontribusi nasional.
- NDC
- Kontribusi yang ditetapkan secara nasional oleh tiap negara pihak.
- Mitigasi
- Upaya mengurangi sumber emisi gas rumah kaca atau menambah penyerapnya.
- Adaptasi
- Penyesuaian diri terhadap dampak perubahan iklim.
- Pajak karbon
- Pajak atas emisi karbon yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup.
- Nilai ekonomi karbon
- Rangkuman instrumen yang memberi nilai atau harga pada karbon.
Dasar hukum
- UU 32/2009 PPLH: Pasal 1, 63
- UU 6/1994 UNFCCC: Pasal 1, 2
- UU 16/2016 Persetujuan Paris: Pasal 1
- UU 24/2000 Perjanjian Internasional: Pasal 10
- UUD 1945: Pasal 11
- UU 7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan: Pasal 13
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.