Unit 1 dari 7, sekitar 28 menit

Pengertian, sumber, dan sejarah HPI

Hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang menjawab tiga pertanyaan atas perkara perdata berunsur asing: pengadilan mana yang berwenang, hukum mana yang dipakai, dan apakah putusan asing dapat diakui. Indonesia belum punya kodifikasi HPI. Aturannya tersebar pada Pasal 16–18 Algemene Bepalingen, beberapa undang-undang sektoral, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Gagasan dasarnya lahir dari para ahli Eropa sejak Abad Pertengahan, dan sejak pengesahan statutanya dengan Perpres 98/2025 Indonesia tercatat sebagai anggota Konferensi Den Haag tentang HPI.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan apa yang dimaksud hukum perdata internasional dan membedakannya dari hukum internasional publik dan hukum antartata hukum.
  • Menguraikan sumber-sumber HPI Indonesia yang belum terkodifikasi, termasuk Pasal 16–18 Algemene Bepalingen.
  • Menjelaskan perkembangan mazhab HPI dan makna keanggotaan Indonesia di Konferensi Den Haag.

Yang dibahas

  1. Apa itu HPI dan apa bedanya dengan yang lain
  2. Pasal 16 Algemene Bepalingen dan status personal
  3. Pasal 17 dan 18 Algemene Bepalingen
  4. HPI Indonesia yang belum terkodifikasi
  5. Sejarah mazhab dan para pemikirnya
  6. Konferensi Den Haag dan pengesahan statutanya oleh Indonesia
  7. Contoh kasus: Wasiat pensiunan Indonesia di Jerman

Contoh soal

Seorang warga Indonesia di Medan menggugat tetangganya yang juga warga Indonesia, atas utang yang dibuat di Medan. Mengapa perkara ini bukan perkara HPI?

  1. A. Karena utang piutang tidak pernah menjadi perkara HPI.
  2. B. Karena seluruh unsurnya berada di dalam satu sistem hukum dan tidak ada unsur asing.
  3. C. Karena HPI hanya berlaku bila perkaranya dibawa ke pengadilan internasional.
  4. D. Karena HPI hanya mengatur hubungan antarnegara.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Utang piutang dapat menjadi perkara HPI bila ada unsur asing, misalnya pihak asing atau tempat pembayaran di luar negeri.
B. Benar
Tanpa unsur asing tidak ada pertanyaan tentang pengadilan atau hukum negara lain, sehingga hukum nasional langsung dipakai.
C. Kurang tepat
Perkara HPI diadili di pengadilan nasional; tidak ada pengadilan internasional untuk sengketa perdata biasa.
D. Kurang tepat
Itu ciri hukum internasional publik; HPI mengatur hubungan perdata orang dan badan hukum.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Hukum perdata internasional
Hukum nasional yang menentukan forum, hukum yang berlaku, dan pengakuan putusan dalam perkara perdata berunsur asing.
Unsur asing
Faktor yang menghubungkan peristiwa perdata dengan sistem hukum negara lain.
Status personal
Keadaan hukum seseorang seperti kecakapan, usia dewasa, dan kedudukan keluarga.
Lex rei sitae
Asas bahwa benda tak bergerak tunduk pada hukum tempat letaknya.
Locus regit actum
Asas bahwa bentuk perbuatan hukum tunduk pada hukum tempat perbuatan dilakukan.
Comitas gentium
Gagasan bahwa suatu negara mengakui hukum asing atas dasar kesopanan antarbangsa.
HCCH
Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional, organisasi antarpemerintah penyusun konvensi HPI.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.