Unit 1 dari 7, sekitar 28 menit
Pengertian, sumber, dan sejarah HPI
Hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang menjawab tiga pertanyaan atas perkara perdata berunsur asing: pengadilan mana yang berwenang, hukum mana yang dipakai, dan apakah putusan asing dapat diakui. Indonesia belum punya kodifikasi HPI. Aturannya tersebar pada Pasal 16–18 Algemene Bepalingen, beberapa undang-undang sektoral, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Gagasan dasarnya lahir dari para ahli Eropa sejak Abad Pertengahan, dan sejak pengesahan statutanya dengan Perpres 98/2025 Indonesia tercatat sebagai anggota Konferensi Den Haag tentang HPI.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan apa yang dimaksud hukum perdata internasional dan membedakannya dari hukum internasional publik dan hukum antartata hukum.
- Menguraikan sumber-sumber HPI Indonesia yang belum terkodifikasi, termasuk Pasal 16–18 Algemene Bepalingen.
- Menjelaskan perkembangan mazhab HPI dan makna keanggotaan Indonesia di Konferensi Den Haag.
Yang dibahas
- Apa itu HPI dan apa bedanya dengan yang lain
- Pasal 16 Algemene Bepalingen dan status personal
- Pasal 17 dan 18 Algemene Bepalingen
- HPI Indonesia yang belum terkodifikasi
- Sejarah mazhab dan para pemikirnya
- Konferensi Den Haag dan pengesahan statutanya oleh Indonesia
- Contoh kasus: Wasiat pensiunan Indonesia di Jerman
Contoh soal
Seorang warga Indonesia di Medan menggugat tetangganya yang juga warga Indonesia, atas utang yang dibuat di Medan. Mengapa perkara ini bukan perkara HPI?
- A. Karena utang piutang tidak pernah menjadi perkara HPI.
- B. Karena seluruh unsurnya berada di dalam satu sistem hukum dan tidak ada unsur asing.
- C. Karena HPI hanya berlaku bila perkaranya dibawa ke pengadilan internasional.
- D. Karena HPI hanya mengatur hubungan antarnegara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Utang piutang dapat menjadi perkara HPI bila ada unsur asing, misalnya pihak asing atau tempat pembayaran di luar negeri.
- B. Benar
- Tanpa unsur asing tidak ada pertanyaan tentang pengadilan atau hukum negara lain, sehingga hukum nasional langsung dipakai.
- C. Kurang tepat
- Perkara HPI diadili di pengadilan nasional; tidak ada pengadilan internasional untuk sengketa perdata biasa.
- D. Kurang tepat
- Itu ciri hukum internasional publik; HPI mengatur hubungan perdata orang dan badan hukum.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hukum perdata internasional
- Hukum nasional yang menentukan forum, hukum yang berlaku, dan pengakuan putusan dalam perkara perdata berunsur asing.
- Unsur asing
- Faktor yang menghubungkan peristiwa perdata dengan sistem hukum negara lain.
- Status personal
- Keadaan hukum seseorang seperti kecakapan, usia dewasa, dan kedudukan keluarga.
- Lex rei sitae
- Asas bahwa benda tak bergerak tunduk pada hukum tempat letaknya.
- Locus regit actum
- Asas bahwa bentuk perbuatan hukum tunduk pada hukum tempat perbuatan dilakukan.
- Comitas gentium
- Gagasan bahwa suatu negara mengakui hukum asing atas dasar kesopanan antarbangsa.
- HCCH
- Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional, organisasi antarpemerintah penyusun konvensi HPI.
Dasar hukum
- KUHPerdata: Pasal 945, 1320, 935
- UU 1/1974 Perkawinan: Pasal 56, 59
- UU 12/2006 Kewarganegaraan: Pasal 4
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.