Unit 1 dari 13, sekitar 35 menit
Sejarah, sistematika, dan pluralisme
Hukum perdata Indonesia tidak tunggal. KUHPerdata (BW) dan KUHD adalah warisan kodifikasi Belanda yang masuk lewat asas konkordansi pada 1848 dan dipertahankan oleh aturan peralihan UUD 1945. Di sampingnya hidup hukum adat dan hukum Islam, yang dahulu diberlakukan menurut golongan penduduk dan kini bekerja lewat undang-undang nasional, pengadilan agama, dan hakim yang menggali hukum yang hidup. Banyak bagian BW sudah digantikan undang-undang nasional, misalnya perkawinan dan tanah. KUHPerdata tersusun atas empat buku, sedangkan ilmu hukum membagi hukum perdata menjadi hukum orang, keluarga, kekayaan, dan waris. SEMA 3/1963 menyatakan delapan ketentuan BW tidak berlaku lagi, dan kekuatan langkah itu masih diperdebatkan.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan jalan masuknya BW dan KUHD ke Indonesia serta alasan keduanya masih berlaku.
- Menentukan hukum perdata mana yang berlaku pada suatu peristiwa dengan memperhatikan hukum adat, hukum Islam, BW, dan undang-undang nasional.
- Membandingkan sistematika hukum perdata menurut KUHPerdata dan menurut ilmu pengetahuan, serta menilai kedudukan SEMA 3/1963.
Yang dibahas
- Dari hukum Romawi ke KUHPerdata
- Politik hukum kolonial, golongan penduduk, dan penundukan diri
- Hukum adat dalam hukum perdata nasional
- Hukum Islam dan teori-teori penerimaannya
- KUHPerdata, KUHD, dan undang-undang nasional
- Sistematika hukum perdata
- BW sesudah merdeka dan SEMA 3/1963
- Contoh kasus: Warisan keluarga Wijaya dan Lubis
Contoh soal
Seorang mahasiswa menulis: "KUHPerdata berlaku sekarang karena asas konkordansi mewajibkan Indonesia mengikuti hukum Belanda." Apa yang keliru dari pernyataan itu?
- A. Tidak ada yang keliru, karena asas konkordansi masih mengikat Indonesia sampai sekarang.
- B. Asas konkordansi menjelaskan masuknya BW dulu; berlakunya sekarang bersandar pada aturan peralihan UUD 1945.
- C. KUHPerdata berlaku karena Indonesia mengesahkan terjemahan resminya dengan undang-undang.
- D. KUHPerdata berlaku karena Indonesia mengikuti BW baru Belanda tahun 1992.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Asas konkordansi adalah pedoman politik hukum kolonial; sesudah merdeka Indonesia tidak terikat mengikuti hukum Belanda.
- B. Benar
- Benar. Aturan peralihan mempertahankan peraturan lama selama belum diganti; itulah dasar berlakunya KUHPerdata sesudah 1945.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Terjemahan KUHPerdata tidak pernah disahkan sebagai teks resmi; berlakunya tidak bergantung pada pengesahan terjemahan.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Indonesia masih memakai BW lama; BW baru Belanda tidak pernah berlaku di Indonesia.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Asas konkordansi
- Asas politik hukum kolonial yang membuat hukum untuk orang Eropa di Hindia Belanda sama dengan hukum di negeri Belanda.
- Kodifikasi
- Pembukuan satu bidang hukum secara lengkap dan sistematis dalam sebuah kitab undang-undang.
- Penundukan diri
- Perbuatan orang Bumiputera atau Timur Asing yang menempatkan dirinya, seluruhnya atau untuk perbuatan tertentu, di bawah hukum Eropa.
- Pluralisme hukum perdata
- Berlakunya beberapa sistem hukum perdata sekaligus, yaitu BW, hukum adat, dan hukum Islam, bagi kelompok atau bidang yang berbeda.
- Unifikasi sektoral
- Penyatuan hukum perdata bidang demi bidang melalui undang-undang nasional yang berlaku bagi semua warga.
- Rechtsboek
- Pandangan bahwa BW adalah kitab hukum pedoman, bukan undang-undang yang mengikat setiap pasalnya.
- Lex specialis derogat legi generali
- Asas bahwa aturan khusus menyimpangi aturan umum, seperti KUHD terhadap KUHPerdata.
- Teori receptie
- Teori bahwa hukum Islam baru berlaku bila sudah diterima ke dalam hukum adat.
Dasar hukum
- KUHD: Pasal 1, 2
- KUHPerdata: Pasal 108, 110, 284, 1238, 1460, 1579, 1603x, 1682
- UU 1/1974 Perkawinan: Pasal 2, 31, 66
- UU 4/1996 Hak Tanggungan: Pasal 29
- UU 7/1989 Peradilan Agama: Pasal 49
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 5, 50
- UUD 1945: Pasal 18B, 28I
- UU 5/1960 UUPA: Pasal 3
- Kompilasi Hukum Islam
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.