Unit 13 dari 13, sekitar 30 menit

Keadaan bahaya dan Perppu

UUD 1945 memberi Presiden dua kewenangan yang sering tertukar. Pasal 12 memberi kewenangan menyatakan keadaan bahaya, dengan syarat dan akibat yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 22 memberi kewenangan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perppu berkekuatan setingkat undang-undang, tetapi harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya; bila ditolak, Perppu dicabut. Putusan MK 138/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa Mahkamah berwenang menguji Perppu dan bahwa syarat kegentingan yang memaksa mengikat Presiden. Unit ini menguraikan perbedaan kedua kewenangan, alur Perppu, dan pengawasannya.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Membedakan kewenangan Presiden menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) dari kewenangan menetapkan Perppu (Pasal 22).
  • Menjelaskan alur Perppu di DPR dan akibat persetujuan atau penolakan.
  • Menjelaskan pokok Putusan MK 138/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perppu.

Yang dibahas

  1. Dua pintu darurat dalam konstitusi
  2. Keadaan bahaya dan batas hak yang tidak dapat dikurangi
  3. Perppu menurut Pasal 22 UUD 1945
  4. Syarat kegentingan dan Putusan MK 138/PUU-VII/2009
  5. Perppu di DPR
  6. Menilai Perppu dan menyusun jawaban
  7. Contoh kasus: Perppu setelah banjir besar

Contoh soal

Presiden hendak menetapkan aturan setingkat undang-undang karena sebuah kekosongan hukum mendesak, tanpa menyatakan adanya ancaman terhadap keamanan negara. Dasar konstitusionalnya adalah:

  1. A. Pasal 12 UUD 1945.
  2. B. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
  3. C. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.
  4. D. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Pasal 12 mengatur pernyataan keadaan bahaya, bukan penetapan peraturan.
B. Benar
Pasal itu memberi hak menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
C. Kurang tepat
Pasal itu memberikan kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR.
D. Kurang tepat
Pasal itu mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Keadaan bahaya
Keadaan luar biasa yang dinyatakan Presiden menurut Pasal 12 UUD 1945, dengan syarat dan akibat yang diatur undang-undang.
Perppu
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Kegentingan yang memaksa
Keadaan mendesak yang menjadi syarat konstitusional penetapan Perppu.
Hak yang tidak dapat dikurangi
Hak yang menurut Pasal 28I ayat (1) tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk keadaan darurat.
Rapat paripurna
Rapat DPR yang menentukan persetujuan atau penolakan Perppu.
Undang-undang pencabutan
Undang-undang yang mencabut Perppu yang ditolak dan mengatur akibat hukumnya.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.