Unit 1 dari 7, sekitar 28 menit

Hukum siber dan yurisdiksi

Internet tidak mengenal batas negara, tetapi hakim, jaksa, dan penyidik tetap terikat wilayah negaranya. Hukum siber karena itu dimulai dari pertanyaan sederhana: hukum negara mana yang berlaku, dan siapa yang berwenang menanganinya? KUHP memakai beberapa asas, yaitu teritorial, nasionalitas aktif, perlindungan, dan universal. Pasal 4 huruf c KUHP menambahkan akibat sebagai titik taut untuk tindak pidana teknologi informasi, sedangkan Pasal 2 UU ITE menjangkau perbuatan hukum di luar negeri yang merugikan kepentingan Indonesia. Untuk sengketa perdata, para pihak dapat memilih hukum dan forum. Berlakunya hukum Indonesia belum berarti pelaku dapat dihadirkan di persidangan.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan asas-asas berlakunya hukum pidana di dalam dan di luar wilayah Indonesia dan letaknya dalam KUHP.
  • Menerapkan Pasal 4 huruf c KUHP dan Pasal 2 UU ITE pada perbuatan siber yang melintasi batas negara.
  • Membedakan yurisdiksi pidana dari pilihan hukum dan pilihan forum dalam transaksi elektronik internasional.

Yang dibahas

  1. Ruang siber dan batas wilayah
  2. Asas-asas berlakunya hukum pidana
  3. Pasal 4 huruf c KUHP
  4. Pasal 2 UU ITE dan perluasan jangkauan
  5. Pilihan hukum dan forum dalam transaksi internasional
  6. Dari berlakunya hukum ke penegakannya
  7. Contoh kasus: Situs investasi palsu dari luar negeri

Contoh soal

Seorang penyidik di Indonesia menyimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku atas perbuatan pelaku yang berada di luar negeri. Pertanyaan manakah yang baru dijawab oleh kesimpulan itu?

  1. A. Apakah pelaku dapat ditangkap dan dibawa ke Indonesia.
  2. B. Apakah hukum pidana Indonesia berlaku atas perbuatan itu.
  3. C. Apakah pelaku akan dijatuhi pidana yang berat.
  4. D. Apakah negara tempat pelaku berada akan menyerahkannya.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Penangkapan di luar negeri termasuk yurisdiksi penegakan, yang bergantung pada kerja sama negara lain.
B. Benar
Itu yurisdiksi preskriptif, yaitu jangkauan berlakunya hukum, yang belum menjamin pelaku dapat dihadirkan.
C. Kurang tepat
Berat ringannya pidana urusan pemidanaan, bukan jangkauan berlakunya hukum.
D. Kurang tepat
Penyerahan pelaku adalah soal ekstradisi dan kerja sama, bukan jangkauan hukum.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Yurisdiksi
Kewenangan negara untuk mengatur, memutus, dan menegakkan hukum atas orang dan perbuatan tertentu.
Asas teritorial
Asas bahwa hukum pidana berlaku bagi perbuatan di wilayah negara, termasuk kapal dan pesawat udara negara itu.
Asas nasionalitas aktif
Asas bahwa hukum pidana mengikuti kewarganegaraan pelaku, juga bila berbuat di luar negeri.
Asas perlindungan
Asas bahwa negara berwenang atas perbuatan di luar wilayah yang menyerang kepentingan nasionalnya.
Asas universal
Asas bahwa tindak pidana menurut hukum internasional dapat dituntut oleh negara mana pun yang telah menetapkannya.
Kriminalisasi ganda
Syarat bahwa perbuatan harus merupakan tindak pidana baik di negara pelaku berbuat maupun di negara yang menuntut.
Pilihan hukum
Kesepakatan para pihak tentang hukum yang berlaku bagi kontrak mereka.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.