Unit 5 dari 10, sekitar 35 menit

Bentuk negara dan bentuk pemerintahan

Bentuk negara menjawab bagaimana negara tersusun sebagai keseluruhan: kesatuan, federal, atau konfederasi. Bentuk pemerintahan menjawab bagaimana jabatan kepala negara diisi: turun-temurun (monarki) atau dipilih (republik). Keduanya berbeda dari sistem pemerintahan, yang mengatur hubungan eksekutif dan parlemen. Dalam negara kesatuan, daerah menerima kewenangan dari pusat dan pusat dapat menggambar ulang batasnya. Dalam negara federal, pembagian kekuasaan dikunci konstitusi. Konfederasi adalah ikatan negara-negara yang tetap berdaulat. Jellinek membedakan monarki dan republik dari cara kehendak negara terbentuk, Duguit dari cara kepala negara diangkat. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 memilih negara kesatuan berbentuk republik, dan Pasal 37 ayat (5) menutup perubahan atas bentuk negara itu.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Membedakan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan, lalu menggolongkan sebuah negara menurut ketiganya.
  • Membandingkan negara kesatuan, federal, dan konfederasi dengan ukuran kekuasaan sisa, siapa yang dapat mengubah pembagian kekuasaan, dan daya ikat aturan pusat terhadap warga.
  • Menerapkan ukuran Jellinek dan Duguit untuk membedakan monarki dan republik, lalu menafsirkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945.

Yang dibahas

  1. Tiga istilah yang sering tertukar
  2. Negara kesatuan: kedaulatan yang tidak terbagi
  3. Negara federal: kekuasaan yang dibagi oleh konstitusi
  4. Konfederasi dan pembedaannya dari federasi
  5. Monarki dan republik: ukuran Jellinek dan Duguit
  6. Ragam monarki dan makna republik
  7. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945
  8. Contoh kasus: Usul provinsi berkonstitusi

Contoh soal

Negara Ardana dikepalai raja yang naik takhta karena keturunan. Konstitusinya membagi kekuasaan membuat undang-undang antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian, dan kabinetnya harus mundur bila kehilangan dukungan parlemen. Penggolongan mana yang tepat?

  1. A. Bentuk negara monarki, bentuk pemerintahan federal, sistem parlementer.
  2. B. Bentuk negara federal, bentuk pemerintahan monarki, sistem parlementer.
  3. C. Bentuk negara kesatuan, karena hanya ada satu raja, dengan sistem parlementer.
  4. D. Bentuk negara federal, bentuk pemerintahan parlementer, sistem monarki.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Keliru. Monarki menjawab cara mengisi jabatan kepala negara, jadi ia bentuk pemerintahan; federal menjawab susunan negara, jadi ia bentuk negara.
B. Benar
Benar. Pembagian kekuasaan legislatif dengan negara bagian menunjuk bentuk federal, takhta turun-temurun menunjuk monarki, dan kabinet yang bergantung pada parlemen menunjuk sistem parlementer.
C. Kurang tepat
Keliru. Jumlah kepala negara tidak menentukan bentuk negara; yang menentukan adalah pembagian kekuasaan antara pusat dan negara bagian.
D. Kurang tepat
Keliru. Parlementer adalah sistem pemerintahan, sedangkan monarki adalah bentuk pemerintahan, bukan sistem pemerintahan.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Bentuk negara
Susunan negara sebagai satu organisasi utuh, yaitu kesatuan, federal, atau konfederasi.
Bentuk pemerintahan
Cara pengisian jabatan kepala negara, yang membedakan monarki dari republik.
Negara kesatuan
Negara tunggal yang kekuasaan aslinya ada di pusat, sedangkan daerahnya hanya memegang kewenangan yang diberikan pusat.
Negara federal
Negara yang konstitusinya membagi kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian sedemikian rupa sehingga pembagian itu tidak dapat diubah pusat sendiri.
Konfederasi
Ikatan negara-negara berdaulat berdasarkan perjanjian, dengan organ bersama yang berkuasa atas negara anggota tetapi tidak langsung atas warganya.
Kekuasaan sisa
Urusan yang tidak dirinci dalam konstitusi dan menjadi milik pihak yang memegang kekuasaan asli.
Monarki
Bentuk pemerintahan yang kepala negaranya naik takhta berdasarkan keturunan.
Republik
Bentuk pemerintahan yang kepala negaranya diangkat bukan karena keturunan, biasanya dipilih untuk masa jabatan tertentu.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.