Unit 2 dari 6, sekitar 32 menit
Bantuan hukum
UU 16/2011 menjadikan bantuan hukum sebagai layanan yang diselenggarakan negara melalui Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan terakreditasi. Penerimanya adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pemberi Bantuan Hukum boleh merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa, wajib menjaga kerahasiaan, dan dilarang meminta bayaran. Permohonan diajukan tertulis atau lisan dan harus dijawab paling lama tiga hari kerja setelah lengkap. Dalam perkara pidana, Pasal 155 KUHAP 2025 mewajibkan pejabat menunjuk Advokat bagi tersangka atau terdakwa dalam keadaan tertentu.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pengertian, asas, dan tujuan bantuan hukum menurut UU 16/2011.
- Menguraikan syarat Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum, verifikasi dan akreditasi, serta peran paralegal dan mahasiswa.
- Menerapkan kewajiban penunjukan Advokat dalam Pasal 155 KUHAP 2025 pada perkara pidana.
Yang dibahas
- Pengertian, asas, dan tujuan bantuan hukum
- Penerima Bantuan Hukum dan ruang lingkup layanan
- Pemberi Bantuan Hukum, verifikasi, dan akreditasi
- Hak, kewajiban, dan larangan; peran paralegal dan mahasiswa
- Prosedur permohonan dan pendanaan
- Kewajiban penunjukan Advokat dalam perkara pidana
- Contoh kasus: Buruh bangunan yang ditahan
Contoh soal
Seorang Advokat perorangan memberi jasa gratis kepada tetangganya yang miskin tanpa melalui lembaga apa pun. Bagaimana menggolongkannya?
- A. Bantuan hukum menurut UU 16/2011 yang dapat dibiayai anggaran negara.
- B. Pelaksanaan kewajiban Advokat memberi bantuan hukum cuma-cuma menurut UU 18/2003.
- C. Bukan bantuan hukum karena tidak ada surat keterangan miskin.
- D. Pelanggaran karena Advokat dilarang bekerja tanpa honorarium.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Skema UU 16/2011 menuntut Pemberi Bantuan Hukum berupa lembaga, bukan Advokat perorangan.
- B. Benar
- Pasal 22 ayat (1) UU 18/2003 mewajibkan setiap Advokat memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- C. Kurang tepat
- Surat keterangan miskin adalah syarat permohonan dalam skema UU 16/2011, bukan syarat kewajiban pro bono Advokat.
- D. Kurang tepat
- Undang-undang justru mewajibkan Advokat memberi jasa cuma-cuma kepada yang tidak mampu.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Bantuan Hukum
- Jasa hukum yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
- Penerima Bantuan Hukum
- Orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- Pemberi Bantuan Hukum
- Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat dan memberi layanan berdasarkan UU 16/2011.
- Verifikasi dan akreditasi
- Penilaian kelayakan lembaga sebagai Pemberi Bantuan Hukum oleh panitia yang dibentuk Menteri, setiap tiga tahun.
- Paralegal
- Orang yang bukan Advokat, dilatih memberi informasi hukum dasar dan pendampingan di bawah Pemberi Bantuan Hukum.
- Pro bono
- Kewajiban Advokat memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- Surat kuasa khusus
- Kuasa dari Penerima Bantuan Hukum yang menjadi dasar Pemberi Bantuan Hukum bertindak setelah permohonan diterima.
Dasar hukum
- UU 16/2011 Bantuan Hukum: Pasal 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21
- UU 18/2003 Advokat: Pasal 22
- KUHAP (UU 20/2025): Pasal 155
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.