Unit 1 dari 12, sekitar 35 menit
Manusia, masyarakat, dan kaidah
Manusia hanya bisa bertahan hidup bersama orang lain, padahal kepentingan mereka sering berbenturan. Karena itu setiap masyarakat melahirkan kaidah: patokan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan sudah mengatur banyak hal, tetapi sanksinya batiniah atau tidak teratur. Kaidah hukum terutama menilai perbuatan lahir, mengikat dari luar diri (heteronom), memberi hak sekaligus kewajiban, dan sanksinya dijalankan organ masyarakat yang teratur. Para ahli berbeda pendapat apakah sanksi adalah inti hukum, dan apakah masyarakat tanpa negara sudah punya hukum seperti diklaim adagium ubi societas ibi ius. Keempat kaidah saling menguatkan, saling meminjam, dan kadang berbenturan.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan kaidah agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum menurut asal, sasaran, tujuan, dan sanksinya.
- Menjelaskan ciri kaidah hukum (lahiriah, heteronom, atributif, dan dapat dipaksakan oleh organ yang teratur) beserta kritik atas pandangan bahwa sanksi adalah inti hukum.
- Menilai apakah sebuah aturan dalam peristiwa sehari-hari merupakan kaidah hukum dan siapa yang berwenang memaksakannya.
Yang dibahas
- Manusia, kepentingan, dan kebutuhan akan kaidah
- Ubi societas ibi ius dan perdebatannya
- Kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan
- Ciri kaidah hukum: lahiriah, heteronom, dan atributif
- Sanksi dan paksaan: pembeda utama atau penunjang?
- Hukum menyerap dan diperkuat kaidah lain
- Batas yang bergeser dan kaidah yang berbenturan
- Contoh kasus: Iuran komunitas dan sepeda yang ditahan
Contoh soal
Seorang teman berkata, "Larangan mencuri itu bukan kaidah yang sungguh berlaku, buktinya pencurian terjadi setiap hari." Bagaimana tanggapan yang tepat?
- A. Ia benar, karena kaidah yang terus dilanggar kehilangan daya berlakunya sejak pelanggaran pertama.
- B. Ia keliru, karena kaidah menyatakan apa yang seharusnya terjadi, sehingga pelanggaran tidak meniadakannya.
- C. Ia benar, karena kaidah baru berlaku bila sebagian besar warga sudah menaatinya secara sukarela.
- D. Ia keliru, karena larangan mencuri termasuk kaidah alam yang selalu sesuai dengan kenyataan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Gugur karena satu penyimpangan adalah ciri kaidah alam, yang menyatakan apa yang pasti terjadi. Kaidah perilaku tidak gugur karena dilanggar.
- B. Benar
- Kaidah perilaku berada di wilayah das Sollen. Ia ditujukan kepada manusia yang bisa memilih, dan pelanggaran justru menjadi syarat sanksinya bekerja.
- C. Kurang tepat
- Tingkat ketaatan memengaruhi seberapa efektif kaidah bekerja, bukan sifatnya sebagai keharusan. Kaidah yang sering dilanggar tetap kaidah, hanya penegakannya yang bermasalah.
- D. Kurang tepat
- Larangan mencuri bukan kaidah alam. Kaidah alam menggambarkan kepastian, misalnya bahwa setiap manusia akan mati, sedangkan larangan mencuri menyatakan keharusan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Kaidah (norma)
- Patokan tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap dalam keadaan tertentu, berisi perintah, larangan, atau kebolehan.
- Ubi societas ibi ius
- Adagium Latin yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.
- Opinio necessitatis
- Keyakinan warga bahwa suatu perilaku wajib dilakukan, yang membedakan hukum kebiasaan dari kebiasaan biasa.
- Otonom
- Sifat kaidah yang mengikat karena kehendak dan suara hati orang itu sendiri, seperti kesusilaan.
- Heteronom
- Sifat kaidah yang mengikat karena diletakkan oleh kekuasaan di luar diri seseorang, terlepas dari setuju atau tidaknya ia.
- Normatif-atributif
- Sifat hukum yang membebani kewajiban kepada satu pihak sekaligus memberi hak menuntut kepada pihak lain.
- Tatanan pemaksa
- Pengertian hukum menurut Kelsen, yaitu tatanan yang menetapkan tindakan paksa terorganisasi terhadap perilaku yang dilarang.
- Sanksi kesopanan
- Reaksi masyarakat yang tidak teratur atas pelanggaran tata pergaulan, seperti teguran, cemooh, dan pengucilan.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 18B, 28J
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 1, 2
- KUHPerdata: Pasal 1337, 1653, 1788, 1791
- PP 55/2025 Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: Pasal 2, 3, 4
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.