Unit 6 dari 6, sekitar 35 menit
Kontrak khusus dan peninjauan kontrak
Kontrak khusus tetap tunduk pada asas umum KUHPerdata, tetapi undang-undang sektoral menambah syarat yang tidak boleh disimpangi. Perjanjian kerja diatur UU 27/2026: syarat sahnya sendiri, dan perjanjian kerja waktu tertentu harus tertulis, hanya untuk pekerjaan yang tidak tetap, dengan batas waktu dan kewajiban pencatatan; PKWT yang tidak tertulis atau dipakai untuk pekerjaan tetap demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kontrak konstruksi, lisensi, waralaba, dan usaha patungan masing-masing punya klausul kunci dan kewajiban administratif. Untuk kontrak dengan konsumen, Pasal 18 UU 8/1999 menyatakan batal demi hukum klausula baku yang dilarang. Peninjau kontrak bekerja dengan daftar periksa red flags agar risiko terlihat sebelum tanda tangan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menerapkan syarat perjanjian kerja dan aturan perjanjian kerja waktu tertentu dalam UU 27/2026 saat merancang atau meninjau kontrak kerja.
- Mengidentifikasi klausul pokok kontrak konstruksi, lisensi, waralaba, dan usaha patungan.
- Menilai klausula baku dengan Pasal 18 UU 8/1999 dan menyusun daftar periksa red flags saat meninjau kontrak.
Yang dibahas
- Perjanjian kerja dan syarat sahnya
- Merancang dan meninjau perjanjian kerja waktu tertentu
- Kontrak konstruksi dan kontrak lisensi
- Waralaba dan usaha patungan
- Klausula baku dalam kontrak konsumen
- Daftar periksa red flags dalam peninjauan kontrak
- Contoh kasus: Kontrak barista berstatus PKWT
Contoh soal
Seorang pekerja dewasa menandatangani perjanjian kerja karena dipaksa dengan ancaman. Apa akibat hukumnya menurut UU 27/2026?
- A. Batal demi hukum sejak awal.
- B. Dapat dibatalkan.
- C. Demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- D. Tetap sah karena sudah ditandatangani.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Batal demi hukum adalah akibat pelanggaran syarat pekerjaan, bukan syarat kesepakatan.
- B. Benar
- Paksaan merusak kesepakatan, dan Pasal 75 ayat (2) menetapkan perjanjian semacam itu dapat dibatalkan.
- C. Kurang tepat
- Akibat itu berlaku untuk pelanggaran aturan PKWT, bukan cacat kehendak.
- D. Kurang tepat
- Tanda tangan tidak menyembuhkan cacat kesepakatan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
- Perjanjian kerja untuk jangka waktu atau penyelesaian pekerjaan tertentu yang hanya boleh untuk pekerjaan tidak tetap.
- Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)
- Perjanjian kerja yang mengikat pekerja tetap tanpa batas waktu.
- Perjanjian pemborongan
- Persetujuan bahwa pemborong menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pemberi tugas dengan harga yang ditentukan.
- Lisensi
- Izin dari pemilik hak kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk memakai hak itu tanpa memindahkan kepemilikannya.
- Waralaba
- Hak memakai merek dan sistem bisnis yang terbukti dengan imbalan biaya dan kepatuhan pada standar pemberi waralaba.
- Usaha patungan
- Kerja sama dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama, sering melalui perseroan yang dimiliki bersama.
- Klausula baku
- Ketentuan yang disiapkan dan ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha dan wajib dipenuhi konsumen.
- Red flag
- Temuan dalam naskah kontrak yang menandakan risiko hukum atau ketidakseimbangan yang perlu ditangani sebelum tanda tangan.
Dasar hukum
- UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan: Pasal 75, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87
- KUHPerdata: Pasal 1320, 1338, 1339, 1601b
- UU 20/2016 Merek dan IG: Pasal 42
- UU 25/2007 Penanaman Modal: Pasal 5
- UU 24/2009 Bendera, Bahasa, Lambang Negara: Pasal 31
- UU 8/1999 Perlindungan Konsumen: Pasal 1, 18
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.