Unit 3 dari 6, sekitar 30 menit

Teknik penulisan klausul

Klausul yang baik dapat dibaca dengan satu cara saja. Untuk itu perancang memakai kalimat pendek dengan pelaku yang jelas, kata kerja yang membedakan kewajiban, hak, dan larangan, serta istilah yang didefinisikan sekali lalu dipakai secara konsisten. Ambiguitas yang tersisa akan ditafsirkan hakim menurut Pasal 1342–1351 KUHPerdata, dan hasilnya belum tentu menguntungkan pihak yang menyusun. Di luar soal gaya, ada dua syarat bentuk yang sering terlupa: bahasa Indonesia wajib dipakai dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, dan surat perjanjian dikenai bea meterai Rp10.000 yang terutang saat ditandatangani.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Merumuskan klausul kontrak dengan bahasa yang jelas, istilah yang konsisten, dan tanpa ambiguitas yang dapat dihindari.
  • Menerapkan Pasal 31 UU 24/2009 dan Pasal 26 Perpres 63/2019 pada kontrak yang melibatkan pihak asing, termasuk klausul bahasa yang berlaku.
  • Menentukan kapan, berapa, dan oleh siapa bea meterai terutang atas surat perjanjian menurut UU 10/2020.

Yang dibahas

  1. Bahasa yang jelas: siapa melakukan apa
  2. Konsistensi istilah dan definisi
  3. Menghindari ambiguitas
  4. Ketika kata-kata ditafsirkan hakim
  5. Kontrak dua bahasa
  6. Bea meterai atas surat perjanjian
  7. Contoh kasus: Dua versi yang tidak sama

Contoh soal

Klausul "Pembeli dapat menolak barang yang cacat dalam 7 hari sejak penerimaan" termasuk kategori bahasa apa?

  1. A. Bahasa kewajiban, karena Pembeli harus menolak barang cacat.
  2. B. Bahasa diskresi, karena memberi Pembeli pilihan untuk menolak.
  3. C. Bahasa larangan, karena Penjual dilarang mengirim barang cacat.
  4. D. Bahasa pernyataan, karena menyatakan fakta tentang barang.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Kata "dapat" tidak mewajibkan; Pembeli boleh juga menerima barang cacat.
B. Benar
Kata "dapat" memberi hak yang boleh dipakai atau tidak, dan itulah ciri bahasa diskresi.
C. Kurang tepat
Kalimat itu tidak ditujukan kepada Penjual dan tidak memakai kata "dilarang".
D. Kurang tepat
Bahasa pernyataan menegaskan fakta, misalnya "Penjual menyatakan barang bebas sita", bukan memberi pilihan bertindak.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Bahasa kewajiban
Rumusan yang menyatakan suatu pihak wajib berbuat, biasanya dengan kata "wajib".
Bahasa diskresi
Rumusan yang memberi pihak hak atau pilihan, biasanya dengan kata "berhak" atau "dapat".
Istilah terdefinisi
Kata atau frasa yang diberi arti khusus dalam kontrak dan dipakai konsisten dengan huruf awal kapital.
Ambiguitas
Rumusan yang dapat dibaca dengan dua arti atau lebih yang sama-sama masuk akal.
Contra proferentem
Aturan bahwa keraguan arti ditafsirkan atas kerugian pihak yang meminta diperjanjikannya sesuatu.
Klausul bahasa yang berlaku
Klausul yang menentukan versi bahasa mana yang dipakai bila terdapat perbedaan tafsir antarversi.
Bea meterai
Pajak atas dokumen, dengan tarif tetap Rp10.000.
Pemeteraian kemudian
Pemeteraian dengan pengesahan pejabat yang ditetapkan Menteri untuk dokumen yang meterainya tidak atau kurang dibayar atau yang dipakai sebagai bukti di pengadilan.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.