Unit 8 dari 10, sekitar 30 menit
Mahkamah Konstitusi
Pengujian undang-undang adalah perkara yang paling sering disidangkan Mahkamah Konstitusi dan paling sering dipakai dalam peradilan semu. Pemohon harus menunjukkan bahwa MK berwenang, bahwa ia memiliki kedudukan hukum karena hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, dan bahwa pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945, atau bahwa pembentukannya cacat. Permohonan diperiksa kelengkapannya oleh panitera, dinasihati dalam pemeriksaan pendahuluan oleh panel, lalu diperiksa dalam sidang pleno yang mendengar Presiden, DPR, pihak terkait, saksi, dan ahli. Putusan diambil sembilan hakim, bersifat final sejak diucapkan, dan dapat mengabulkan, menolak, atau tidak menerima permohonan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum pemohon dalam pengujian undang-undang.
- Menyusun permohonan pengujian undang-undang dengan sistematika kewenangan, kedudukan hukum, alasan, dan petitum.
- Menjelaskan jalannya perkara dari registrasi, pemeriksaan pendahuluan, sidang pleno, sampai putusan dan akibatnya.
Yang dibahas
- Kewenangan MK dan dua jenis pengujian
- Kedudukan hukum pemohon
- Menyusun permohonan
- Registrasi dan pemeriksaan pendahuluan
- Sidang pleno dan pembuktian
- Putusan dan akibatnya
- Contoh kasus: Pemblokiran situs berita
Contoh soal
Sebuah perkumpulan ingin membatalkan peraturan daerah yang melarang pedagang kaki lima. Ke mana permohonan seharusnya diajukan?
- A. Ke Mahkamah Konstitusi, karena perda membatasi hak konstitusional.
- B. Ke Mahkamah Agung, karena perda adalah peraturan di bawah undang-undang.
- C. Ke pengadilan tata usaha negara, karena perda dibuat pemerintah daerah.
- D. Ke Mahkamah Konstitusi melalui pengujian formil.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- MK menguji undang-undang, bukan peraturan di bawah undang-undang.
- B. Benar
- Pasal 24C UUD 1945 membatasi pengujian MK pada undang-undang.
- C. Kurang tepat
- PTUN menguji keputusan konkret, bukan peraturan yang berlaku umum.
- D. Kurang tepat
- Jenis pengujian tidak mengubah objek; MK tetap hanya menguji undang-undang.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pengujian materiil
- Pengujian isi ayat, pasal, atau bagian undang-undang terhadap UUD 1945.
- Pengujian formil
- Pengujian proses pembentukan undang-undang terhadap ketentuan berdasarkan UUD 1945.
- Kedudukan hukum
- Kualifikasi dan kerugian konstitusional yang membuat pemohon berhak mengajukan permohonan.
- Batu uji
- Pasal UUD 1945 yang dijadikan ukuran pengujian.
- Pemeriksaan pendahuluan
- Sidang panel untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan serta memberi nasihat perbaikan.
- Pihak terkait
- Pihak yang berkepentingan dengan pokok permohonan dan didengar keterangannya.
- Amar bersyarat
- Amar yang menyatakan pasal bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sesuai rumusan MK.
- Erga omnes
- Sifat putusan yang berlaku bagi semua orang, bukan hanya para pihak.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 24C, 28D, 28F, 28J
- UU 24/2003 MK: Pasal 10, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42A, 45, 47, 48, 51, 51A, 54, 56, 57, 59, 60
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.