Unit 10 dari 10, sekitar 30 menit
Persidangan elektronik
Mahkamah Agung memindahkan sebagian besar administrasi dan persidangan ke sistem informasi pengadilan. Untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, dasarnya Perma 1/2019 yang diubah Perma 7/2022: pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, pertukaran jawaban sampai kesimpulan, dan pengucapan putusan dapat dilakukan secara elektronik, dengan alamat elektronik terverifikasi sebagai domisili. Asas sidang terbuka untuk umum tetap berlaku, sehingga pengucapan melalui sistem dimaknai sebagai pengucapan terbuka. Untuk perkara pidana, KUHAP 2025 membolehkan hakim menetapkan persidangan elektronik dalam keadaan tertentu dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti. Unit ini melatih peran advokat, hakim, dan panitera dalam sidang elektronik.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan tahapan e-court dan e-litigasi perkara perdata dari pendaftaran sampai putusan elektronik.
- Menilai keabsahan persidangan dan putusan elektronik dengan asas sidang terbuka untuk umum.
- Menerapkan aturan KUHAP 2025 tentang persidangan pidana secara elektronik dan bukti elektronik dalam peradilan semu.
Yang dibahas
- Dari ruang sidang ke sistem informasi pengadilan
- Pengguna, domisili elektronik, dan pemanggilan
- E-litigasi perkara perdata
- Putusan elektronik dan asas sidang terbuka
- Persidangan pidana secara elektronik menurut KUHAP 2025
- Peran dan etika dalam sidang elektronik
- Contoh kasus: Wanprestasi PT Karya Lestari melalui e-court
Contoh soal
Advokat Fajar mengunggah gugatan dan membayar panjar biaya melalui sistem, tetapi seluruh sidang tetap dilakukan di ruang sidang. Komponen apa yang telah ia pakai?
- A. E-litigasi, karena gugatannya sudah ada di sistem.
- B. E-filing dan e-payment.
- C. E-summons saja, karena hanya pemanggilan yang bisa elektronik.
- D. Sidang virtual pidana, karena memakai teleconference.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- E-litigasi adalah persidangan elektronik; Fajar belum bersidang melalui sistem.
- B. Benar
- Pendaftaran dan pembayaran elektronik adalah layanan administrasi, terpisah dari persidangan elektronik.
- C. Kurang tepat
- Pendaftaran dan pembayaran juga bisa elektronik; panggilan belum disebut dalam soal.
- D. Kurang tepat
- Perkara Fajar perdata dan belum ada sidang jarak jauh.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- E-court
- Layanan perkara elektronik yang meliputi pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan melalui sistem informasi pengadilan.
- E-litigasi
- Persidangan secara elektronik, mulai dari pertukaran jawaban sampai pengucapan putusan melalui sistem.
- Domisili elektronik
- Alamat surat elektronik terverifikasi para pihak yang menjadi tempat panggilan dan pemberitahuan elektronik.
- Pengguna terdaftar
- Advokat yang terverifikasi sebagai pengguna sistem informasi pengadilan.
- Jadwal persidangan elektronik
- Jadwal yang ditetapkan hakim untuk setiap tahap penyampaian dokumen dan sidang.
- Bukti elektronik
- Informasi elektronik, dokumen elektronik, atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana dan diakui sebagai alat bukti.
- Keadaan tertentu
- Keadaan yang menurut penilaian hakim membenarkan persidangan pidana dilakukan secara elektronik.
Dasar hukum
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 2, 13
- KUHAP (UU 20/2025): Pasal 204, 235, 242, 298, 342
- UU 11/2008 ITE: Pasal 5
- Perma 7/2022 Persidangan Elektronik
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.