Unit 6 dari 10, sekitar 30 menit
Pidana: putusan
Putusan adalah titik akhir sidang pidana tingkat pertama. Setelah pemeriksaan ditutup, majelis bermusyawarah atas dasar dakwaan dan fakta yang terbukti, lalu memilih satu dari beberapa jenis putusan: pemidanaan, bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan pemaafan hakim, jenis baru yang lahir dari KUHP dan KUHAP baru. Putusan pemidanaan harus memuat unsur tertentu; sebagian besar unsur itu bila tidak ada membuat putusan batal demi hukum. Pertimbangan pemidanaan wajib mengikuti pedoman dalam KUHP. Perma 3/2026 kemudian merinci kapan hakim boleh menyatakan terdakwa bersalah tetapi tidak menjatuhkan pidana atau tindakan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan putusan pemidanaan, bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan pemaafan hakim beserta syarat masing-masing.
- Menyusun kerangka putusan pemidanaan yang memenuhi Pasal 250 KUHAP 2025 dan menguji unsur yang membuatnya batal demi hukum.
- Menilai apakah suatu perkara memenuhi syarat dan tidak terkena larangan putusan pemaafan hakim menurut Perma 3/2026.
Yang dibahas
- Jenis putusan akhir
- Musyawarah majelis
- Struktur putusan pemidanaan
- Pertimbangan hakim dan pedoman pemidanaan
- Pemaafan hakim: dasar dan syarat
- Pemaafan hakim: larangan, isi amar, dan upaya hukum
- Contoh kasus: Wulan dan karung beras
Contoh soal
Majelis menilai perbuatan terdakwa terbukti, tetapi terdakwa melakukannya dalam pembelaan terpaksa. Putusan apa yang tepat?
- A. Bebas, karena terdakwa tidak dipidana.
- B. Lepas dari segala tuntutan hukum.
- C. Pemaafan hakim.
- D. Pemidanaan dengan pidana minimal.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Bebas dipakai bila tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, bukan bila ada dasar peniadaan pidana.
- B. Benar
- Pasal 244 ayat (3) mengatur perbuatan terbukti tetapi ada dasar peniadaan pidana.
- C. Kurang tepat
- Pemaafan hakim mensyaratkan terdakwa bersalah, dan alasannya bukan alasan peniadaan pidana.
- D. Kurang tepat
- Dasar peniadaan pidana menghapus pemidanaan sama sekali.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Putusan pemidanaan
- Putusan yang menyatakan tindak pidana terbukti dan menjatuhkan pidana atau tindakan.
- Putusan bebas
- Putusan karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
- Putusan karena perbuatan terbukti tetapi ada dasar peniadaan pidana.
- Putusan pemaafan hakim
- Putusan yang menyatakan terdakwa bersalah tetapi tidak menjatuhkan pidana atau tindakan karena alasan keadilan dan kemanusiaan.
- Batal demi hukum
- Akibat putusan yang tidak memuat unsur wajib tertentu sehingga dianggap tidak pernah berkekuatan hukum.
- Pedoman pemidanaan
- Daftar faktor dalam KUHP yang wajib dipertimbangkan hakim saat menentukan pidana.
- Relasi kuasa
- Hubungan hierarkis atau ketergantungan yang memberi kekuasaan kepada satu pihak dan merugikan pihak yang lebih rendah.
- Pendapat berbeda (dissenting opinion)
- Pendapat hakim yang tidak sejalan dengan putusan mayoritas dan dimuat dalam putusan.
Dasar hukum
- KUHAP (UU 20/2025): Pasal 208, 232, 233, 244, 246, 248, 249, 250, 251, 253, 299
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 54, 486, 487, 488
- Perma 3/2026 Putusan Pemaafan Hakim: Pasal 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.