Unit 3 dari 10, sekitar 35 menit
Hukum dan perubahan sosial
Masyarakat berubah karena teknologi, penduduk, konflik, dan kontak budaya. Hukum dapat menyusul perubahan itu atau justru memulainya. Ketika memulai, hukum bekerja langsung pada perilaku atau tidak langsung lewat lembaga yang dibentuknya. Roscoe Pound menyebut hukum alat rekayasa sosial untuk menata kepentingan yang bertabrakan. Mochtar Kusumaatmadja menyesuaikannya dengan Indonesia: hukum adalah sarana pembaruan masyarakat yang harus menjaga ketertiban dan selaras dengan hukum yang hidup. Pengkritik mengingatkan bahwa kebiasaan sulit diubah dengan undang-undang, hukum tidak dapat dipindahkan begitu saja, dan rekayasa mudah menjadi alat penguasa. Keberhasilannya bergantung pada sumber yang berwibawa, alasan yang selaras dengan nilai, waktu, penegak yang sungguh-sungguh, dan sanksi positif.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dan perubahan sosial, termasuk peran pasif dan aktif hukum serta saluran pengaruhnya yang langsung dan tidak langsung.
- Membandingkan gagasan law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound dengan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja beserta kritik terhadap keduanya.
- Menilai rancangan peraturan yang hendak mengubah perilaku masyarakat dengan syarat-syarat keberhasilan rekayasa sosial.
Yang dibahas
- Perubahan sosial dan dua arah hubungannya dengan hukum
- Saluran langsung dan tidak langsung
- Roscoe Pound dan hukum sebagai alat rekayasa sosial
- Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja
- Kritik: kebiasaan, hukum pindahan, dan kekuasaan
- Syarat rekayasa sosial yang berhasil
- Contoh kasus: Dua peraturan di Provinsi Tanjung Kemala
Contoh soal
Jual beli lewat media sosial meluas dan banyak penjual rumahan menerima pembayaran lewat dompet digital. Beberapa tahun kemudian pemerintah membuat aturan perlindungan konsumen untuk transaksi semacam itu. Apa yang ditunjukkan peristiwa ini?
- A. Hukum berperan pasif: masyarakat berubah lebih dulu, lalu hukum datang mengatur pola baru itu.
- B. Hukum berperan aktif, karena aturan baru itulah yang membuat orang berbelanja lewat media sosial.
- C. Tidak ada perubahan sosial, karena yang berubah hanya alat pembayaran.
- D. Hukum tidak berperan sama sekali, karena aturan yang datang belakangan tidak memengaruhi perilaku.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Benar
- Benar. Urutannya perubahan perilaku dulu, baru aturan; inilah sifat pasif hukum dalam istilah Soerjono Soekanto.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Aturannya datang setelah kebiasaan baru terbentuk, jadi aturan itu bukan penyebab perubahan.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Cara orang berdagang dan berinteraksi ikut bergeser; itu perubahan pada lembaga kemasyarakatan, bukan sekadar alat.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Aturan yang menyusul tetap membentuk perilaku berikutnya, misalnya kewajiban penjual terhadap pembeli.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Perubahan sosial
- Perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku.
- Social lag
- Keadaan ketika hukum tertinggal dari perubahan sosial sehingga aturan lama pudar sebelum aturan baru tersedia.
- Rekayasa sosial
- Pemakaian hukum secara sadar untuk mengubah perilaku dan lembaga masyarakat menuju tujuan tertentu.
- Saluran tidak langsung
- Cara hukum mengubah masyarakat dengan membentuk lembaga yang kemudian bekerja pada masyarakat.
- Teori hukum pembangunan
- Ajaran Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum, yang mencakup asas, kaidah, lembaga, dan proses, adalah sarana pembaruan masyarakat yang tertib.
- Mores
- Kebiasaan yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat dan, menurut Sumner, mendahului serta menentukan bekerjanya hukum.
- Non-transferability of law
- Dalil Seidman bahwa hukum dari satu masyarakat tidak dapat begitu saja diterapkan pada masyarakat dengan kesadaran sosial-budaya yang berbeda.
- Hukum responsif
- Menurut Nonet dan Selznick, hukum yang menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Dasar hukum
- UU 6/2014 Desa: Pasal 4, 78
- UU 1/1974 Perkawinan: Pasal 2, 7, 66
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 2, 65, 624
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.