Unit 5 dari 10, sekitar 35 menit

Pluralisme hukum

Pluralisme hukum adalah keadaan ketika lebih dari satu tatanan hukum berlaku dalam satu ruang sosial. Griffiths membedakan pluralisme lemah, ketika negara yang mengakui dan menata beberapa tatanan, dari pluralisme kuat, yaitu fakta bahwa tatanan di luar negara hidup dan ditaati. Sally Falk Moore menunjukkan bahwa kelompok sosial membuat dan menegakkan aturannya sendiri, tetapi tetap ditembus hukum negara. Di Indonesia, hukum negara, adat, dan agama berjalin sejak masa kolonial. Konstitusi dan UUPA mengakui masyarakat hukum adat dengan syarat. Pasal 2 KUHP mengakui hukum yang hidup sebagai dasar pemidanaan bila tidak diatur KUHP dan sesuai Pancasila, UUD 1945, dan HAM, dan PP 55/2025 menyalurkannya lewat perda serta musyawarah lembaga adat.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Membedakan pluralisme hukum lemah dan kuat, lalu memakai konsep bidang sosial semi-otonom dari Sally Falk Moore untuk menganalisis aturan sebuah kelompok sosial.
  • Menjelaskan jalinan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama di Indonesia serta syarat pengakuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 dan UUPA.
  • Menerapkan Pasal 2 KUHP dan PP 55/2025 untuk menentukan kapan dan bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi dasar pemidanaan.

Yang dibahas

  1. Dari sentralisme hukum ke pluralisme hukum
  2. Hukum negara, adat, dan agama di Indonesia
  3. Bidang sosial semi-otonom (Sally Falk Moore)
  4. Pengakuan bersyarat dalam konstitusi dan undang-undang
  5. Pasal 2 KUHP: hukum yang hidup di samping asas legalitas
  6. PP 55/2025: jalan dari hukum adat ke peraturan daerah
  7. Contoh kasus: Teripang di masa tutup panen

Contoh soal

Wulan meneliti kampung nelayan. Ia menemukan bahwa pembagian hasil tangkapan antara pemilik perahu dan awak mengikuti aturan yang ditetapkan para juragan dan ditaati turun-temurun, walaupun tidak ada peraturan negara yang mengakui aturan itu. Konsep apa yang paling tepat menggambarkan temuan Wulan?

  1. A. Pluralisme hukum kuat.
  2. B. Pluralisme hukum lemah.
  3. C. Sentralisme hukum.
  4. D. Kekosongan hukum.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Benar
Benar. Ada tatanan yang hidup dan ditaati tanpa pengakuan negara; itulah fakta empiris yang disebut Griffiths pluralisme kuat.
B. Kurang tepat
Keliru. Pluralisme lemah mensyaratkan negara yang mengakui dan menata tatanan itu, padahal di sini tidak ada pengakuan negara.
C. Kurang tepat
Keliru. Sentralisme hukum justru menolak menyebut aturan juragan sebagai hukum, sedangkan temuan Wulan menunjukkan aturan itu bekerja seperti hukum.
D. Kurang tepat
Keliru. Tidak ada kekosongan; ada aturan yang jelas dan ditaati, hanya saja bukan buatan negara.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Pluralisme hukum
Keadaan ketika dalam satu ruang sosial berlaku lebih dari satu tatanan hukum dan perilaku orang mengikuti lebih dari satu tatanan itu.
Sentralisme hukum
Pandangan bahwa hukum hanyalah hukum negara yang seragam, menyingkirkan tatanan lain, dan dijalankan lembaga negara.
Pluralisme hukum lemah
Keadaan ketika negara sendiri mengakui beberapa tatanan hukum dan menentukan kapan masing-masing berlaku.
Pluralisme hukum kuat
Kenyataan empiris bahwa tatanan di luar negara hidup dan ditaati tanpa menunggu pengakuan negara.
Bidang sosial semi-otonom
Ruang sosial yang mampu membuat aturan dan mendorong kepatuhan, tetapi tetap dapat dimasuki kekuatan dari lingkungan yang lebih luas.
Hukum yang hidup dalam masyarakat
Hukum adat tidak tertulis yang masih berlaku dan menentukan bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana.
Tindak pidana adat
Tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat, yang jenisnya ditetapkan dalam peraturan daerah.
Pemenuhan kewajiban adat
Sanksi berupa kewajiban menurut adat setempat, yang menjadi pidana pokok bagi tindak pidana adat yang diatur peraturan daerah.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.