Unit 2 dari 8, sekitar 30 menit
Kepentingan negara dan kebebasan berekspresi
KUHP nasional memuat beberapa delik yang melindungi kehormatan pejabat dan lembaga negara serta ketertiban dari berita bohong. Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 218), penghinaan pemerintah atau lembaga negara (Pasal 240), dan berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan (Pasal 263) sama-sama bersinggungan dengan kebebasan berekspresi. Pasal 218 dan 240 hanya dapat dituntut atas aduan, dan penjelasannya membedakan penghinaan dari kritik. Pasal-pasal ini diperdebatkan publik, sehingga mahasiswa perlu membaca unsur, pengecualian, dan argumen kedua pihak secara cermat.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menguraikan unsur penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden serta penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.
- Membedakan penghinaan yang dapat dipidana dari kritik yang dilindungi, termasuk makna delik aduan dalam kedua pasal itu.
- Menerapkan Pasal 263 tentang berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan pada kasus sederhana.
Yang dibahas
- Latar belakang delik penghinaan terhadap penguasa
- Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden
- Penyebaran penyerangan melalui media
- Penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara
- Berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan
- Menarik garis antara kritik, penghinaan, dan kebencian
- Contoh kasus: Unggahan tentang anggaran dan julukan untuk menteri
Contoh soal
Apa yang diajarkan pembahasan WvS tentang niat menghina (animus injuriandi)?
- A. Niat menghina tidak diperlukan jika korban adalah pejabat negara.
- B. Orang yang berbicara atau menulis sepenuhnya demi kepentingan umum tidak mungkin dituntut atas penghinaan.
- C. Penghinaan hanya dapat terjadi secara lisan.
- D. Niat menghina hanya relevan untuk menentukan besarnya denda.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Panitia justru menyatakan niat menghina niscaya bagi dapat dipidananya perbuatan.
- B. Benar
- Gagasan ini kini tercermin dalam pengecualian kepentingan umum pada Pasal 218 ayat (2).
- C. Kurang tepat
- Risalah itu juga membahas tulisan dan penyebarluasan tulisan.
- D. Kurang tepat
- Niat menghina menyangkut dapat dipidananya perbuatan, bukan besaran denda.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Menyerang kehormatan atau harkat dan martabat
- Merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah.
- Delik aduan
- Delik yang hanya dapat dituntut jika pihak yang berhak mengajukan pengaduan.
- Pemerintah
- Presiden yang dibantu Wakil Presiden dan menteri menurut penjelasan Pasal 240.
- Lembaga negara
- MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi menurut penjelasan Pasal 240.
- Kritik
- Pengawasan, koreksi, dan saran atas kebijakan, yang dilindungi sebagai hak berekspresi dan hak berdemokrasi.
- Kerusuhan
- Kekerasan terhadap orang atau barang oleh sekelompok orang paling sedikit tiga orang.
- Animus injuriandi
- Niat menghina yang dipandang niscaya bagi dapat dipidananya penghinaan.
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 218, 219, 220, 240, 241, 242, 263, 264, 190, 433, 440, 441, 622
- KUHP lama (WvS): Pasal 134, 137, 154, 155, 207
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.