Unit 2 dari 8, sekitar 30 menit

Kepentingan negara dan kebebasan berekspresi

KUHP nasional memuat beberapa delik yang melindungi kehormatan pejabat dan lembaga negara serta ketertiban dari berita bohong. Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 218), penghinaan pemerintah atau lembaga negara (Pasal 240), dan berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan (Pasal 263) sama-sama bersinggungan dengan kebebasan berekspresi. Pasal 218 dan 240 hanya dapat dituntut atas aduan, dan penjelasannya membedakan penghinaan dari kritik. Pasal-pasal ini diperdebatkan publik, sehingga mahasiswa perlu membaca unsur, pengecualian, dan argumen kedua pihak secara cermat.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menguraikan unsur penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden serta penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.
  • Membedakan penghinaan yang dapat dipidana dari kritik yang dilindungi, termasuk makna delik aduan dalam kedua pasal itu.
  • Menerapkan Pasal 263 tentang berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan pada kasus sederhana.

Yang dibahas

  1. Latar belakang delik penghinaan terhadap penguasa
  2. Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden
  3. Penyebaran penyerangan melalui media
  4. Penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara
  5. Berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan
  6. Menarik garis antara kritik, penghinaan, dan kebencian
  7. Contoh kasus: Unggahan tentang anggaran dan julukan untuk menteri

Contoh soal

Apa yang diajarkan pembahasan WvS tentang niat menghina (animus injuriandi)?

  1. A. Niat menghina tidak diperlukan jika korban adalah pejabat negara.
  2. B. Orang yang berbicara atau menulis sepenuhnya demi kepentingan umum tidak mungkin dituntut atas penghinaan.
  3. C. Penghinaan hanya dapat terjadi secara lisan.
  4. D. Niat menghina hanya relevan untuk menentukan besarnya denda.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Panitia justru menyatakan niat menghina niscaya bagi dapat dipidananya perbuatan.
B. Benar
Gagasan ini kini tercermin dalam pengecualian kepentingan umum pada Pasal 218 ayat (2).
C. Kurang tepat
Risalah itu juga membahas tulisan dan penyebarluasan tulisan.
D. Kurang tepat
Niat menghina menyangkut dapat dipidananya perbuatan, bukan besaran denda.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Menyerang kehormatan atau harkat dan martabat
Merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah.
Delik aduan
Delik yang hanya dapat dituntut jika pihak yang berhak mengajukan pengaduan.
Pemerintah
Presiden yang dibantu Wakil Presiden dan menteri menurut penjelasan Pasal 240.
Lembaga negara
MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi menurut penjelasan Pasal 240.
Kritik
Pengawasan, koreksi, dan saran atas kebijakan, yang dilindungi sebagai hak berekspresi dan hak berdemokrasi.
Kerusuhan
Kekerasan terhadap orang atau barang oleh sekelompok orang paling sedikit tiga orang.
Animus injuriandi
Niat menghina yang dipandang niscaya bagi dapat dipidananya penghinaan.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.