Pasal 12 UU 10/2026 Pengaturan Reforma Agraria

Bunyi pasal

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan dan strategi nasional Reforma Agraria; b. pengumpulan, pengelolaan, dan pemutakhiran data Reforma Agraria; c. pelaksanaan penetapan target prioritas dan tahapan pelaksanaan Reforma Agraria; d. pelaksanaan identifikasi dan penetapan Obyek Reforma Agraria dan Subyek Reforma Agraria; e. pelaksanaan penataan aset yang menjadi Obyek Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah dan pemulihan hak; dan f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Reforma Agraria. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Lembaga berwenang: a. menetapkan kebijakan teknis dan pedoman pelaksanaan Reforma Agraria; b. menetapkan LPRA; c. menghentikan sementara proses administrasi pertanahan, termasuk penerbitan, peralihan, pembebanan, perpanjangan, pembaruan, dan pendaftaran sesuai pengaturan tentang hak atas tanah, dan/atau perizinan berusaha serta penunjukan dan penetapan kawasan hutan atas Objek Reforma Agraria yang berstatus Konflik Agraria; d. meminta penghentian sementara tindakan lapangan yang bersifat kekerasan atau berpotensi menimbulkan kekerasan, baik oleh masyarakat maupun aparat keamanan, di lokasi Konflik Agraria, guna mencegah dan menghentikan eskalasi konflik kekerasan; e. melaksanakan verifikasi dan validasi atas Objek Reforma Agraria dan Subjek Reforma Agraria; f. melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria, penataan aset, pemulihan hak, Redistribusi Tanah, dan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria; dan g. menetapkan keputusan penyelesaian Konflik Agraria, pemulihan hak, Redistribusi Tanah, dan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria yang bersifat mengikat.

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini