Pasal 36 UU 10/2026 Pengaturan Reforma Agraria

Bunyi pasal

(1) Pemerintah wajib mencegah pengalihan kembali tanah hasil Reforma Agraria yang menyebabkan konsentrasi pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. (2) Untuk menjamin keadilan hak atas tanah, pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang melampaui batas tidak dibenarkan. (3) Dalam rangka penataan pertanahan, Pemerintah wajib melakukan penataan pertanahan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup, karakteristik ekosistem, risiko bencana, dan kebutuhan kehidupan masyarakat. (4) Tanah hasil Reforma Agraria dilarang untuk dialihkan sepanjang pengalihan tersebut mengakibatkan konsentrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pengendalian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini