Pasal 71 UU 20/2016 Merek dan IG

Bunyi pasal

(1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk: a. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah. (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang Indikasi Geografis dan/atau Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini