Pasal 216 UU 4/2023 P2SK
Bunyi pasal
(1) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing.
(2) Pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
a. keseimbangan antara upaya dalam mendorong inovasi dengan mitigasi risiko;
b. integrasi ekonomi dan keuangan digital;
c. efisiensi dan praktik bisnis yang sehat;
d. Pelindungan Konsumen; dan
e. koordinasi pengaturan dan pengawasan antarotoritas.
(3) Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. penyediaan ruang dan/atau fasilitasi uji coba/pengembangan inovasi (sandbox);
b. perizinan;
c. pemantauan dan evaluasi;
d. edukasi keuangan;
e. Pelindungan Konsumen;
f. pelindungan data pribadi Konsumen;
g. aspek kelembagaan; dan
h. penyelenggaraan ITSK, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menunjang penyelenggaraan ITSK.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.