Pasal 3 UU 6/2026 Pusat Finansial Internasional
Bunyi pasal
(1) Pemerintah Pusat membentuk PPKI.
(2) PPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) PPKI yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Pembentukan PPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atas usul Menteri.
(4) Usul pembentukan PPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan paling sedikit memuat usulan lokasi, permodalan, dan studi kelayakan.
(5) Usulan lokasi PPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk di kawasan ekonomi khusus.
SK No. 302/26 A
(6) Setiap PII memiliki kelembagaan tersendiri yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang ini.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan PII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.