Pasal 39 UU 6/2026 Pusat Finansial Internasional
Bunyi pasal
(1) Pengadilan PPI memiliki kewenangan khusus dan eksklusif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, meliputi:
a. perkara yang berkaitan dengan kegiatan usaha di PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
b. perkara yang timbul dari kontrak, dimana sebagian atau seluruhnya dilaksanakan atau akan dilaksanakan di PPI;
c. perkara yang timbul dari pemberian fasilitas perpajakan di PPI;
d. perkara yang timbul dari setiap kejadian atau transaksi yang terjadi di PPI yang dilaksanakan sebagian atau seluruhnya di dalam PPI;
e. perkara kepailitan dan restrukturisasi Pelaku Usaha yang didirikan atau terdaftar di PPI;
f. perkara yang disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan di Pengadilan PPI;
dK No.102143 A
g. setiap perkara perhubungan dengan setiap keputusan,
Undangan, atau telaahan yang dilakukan oleh Dewan
PFI, LP PFI, dan LPJK PFI; dan
h. perkara perdata lainnya yang timbul di PFI.
(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengadilan PFI juga berwenang:
a. menangani permalahan pengakuan dan
pelaksanaan putusan lembaga Arbitrase PFI atau
putusan arbitrase internasional terkait perkara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf d; dan
b. menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan
dengan penafsiran, penerapan, ruang lingkup, dan
dampak dari Peraturan Dewan PFI, Peraturan LP
PFI, dan Peraturan LPJK PFI, serta yurisdiksi,
kompetensi, dan kewenangan Pengadilan PFI.
(3) Terhadap putusan Pengadilan PFI yang menolak untuk
mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase
internasional terkait dengan kepentingan nasional, dapat
diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
(4) Perkara pidana yang terjadi di PFI tetap menjadi
kewenangan pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Penanganan perkara pidana di PFI mengedepankan
mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(6) Persidangan pada Pengadilan PFI dilaksanakan secara
sederhana, cepat, proporsional, dan sesuai dengan tujuan
kepastian hukum komersial, praktik terbaik internasional,
serta keadilan prosedural dan substantif.
(7) Pengadilan PFI terdiri atas pengadilan tingkat pertama
dan tingkat banding.
(8) Komposisi majelis hakim pada Pengadilan PFI ditentukan
oleh ketua Pengadilan PFI.
(9) Pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama
dilakukan oleh 3 (tiga) orang hakim.
(10) Pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat banding
dilakukan oleh 3 (tiga) atau 5 (lima) orang hakim.
SK. No 302143 A
(11) Dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan tingkat banding sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit 1 (satu) hakim merupakan hakim agung pada Mahkamah Agung yang diangkat menjadi hakim pada Pengadilan PII.
(12) Terhadap putusan, penetapan, dan perintah Pengadilan PII tingkat banding tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, peninjauan kembali, atau upaya hukum lainnya kepada pengadilan, tribunal, lembaga, atau otoritas lain.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.