Pasal 39 UU 6/2026 Pusat Finansial Internasional

Bunyi pasal

(1) Pengadilan PPI memiliki kewenangan khusus dan eksklusif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, meliputi: a. perkara yang berkaitan dengan kegiatan usaha di PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); b. perkara yang timbul dari kontrak, dimana sebagian atau seluruhnya dilaksanakan atau akan dilaksanakan di PPI; c. perkara yang timbul dari pemberian fasilitas perpajakan di PPI; d. perkara yang timbul dari setiap kejadian atau transaksi yang terjadi di PPI yang dilaksanakan sebagian atau seluruhnya di dalam PPI; e. perkara kepailitan dan restrukturisasi Pelaku Usaha yang didirikan atau terdaftar di PPI; f. perkara yang disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan di Pengadilan PPI; dK No.102143 A g. setiap perkara perhubungan dengan setiap keputusan, Undangan, atau telaahan yang dilakukan oleh Dewan PFI, LP PFI, dan LPJK PFI; dan h. perkara perdata lainnya yang timbul di PFI. (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan PFI juga berwenang: a. menangani permalahan pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga Arbitrase PFI atau putusan arbitrase internasional terkait perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d; dan b. menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penafsiran, penerapan, ruang lingkup, dan dampak dari Peraturan Dewan PFI, Peraturan LP PFI, dan Peraturan LPJK PFI, serta yurisdiksi, kompetensi, dan kewenangan Pengadilan PFI. (3) Terhadap putusan Pengadilan PFI yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional terkait dengan kepentingan nasional, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (4) Perkara pidana yang terjadi di PFI tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penanganan perkara pidana di PFI mengedepankan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Persidangan pada Pengadilan PFI dilaksanakan secara sederhana, cepat, proporsional, dan sesuai dengan tujuan kepastian hukum komersial, praktik terbaik internasional, serta keadilan prosedural dan substantif. (7) Pengadilan PFI terdiri atas pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. (8) Komposisi majelis hakim pada Pengadilan PFI ditentukan oleh ketua Pengadilan PFI. (9) Pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama dilakukan oleh 3 (tiga) orang hakim. (10) Pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat banding dilakukan oleh 3 (tiga) atau 5 (lima) orang hakim. SK. No 302143 A (11) Dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan tingkat banding sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit 1 (satu) hakim merupakan hakim agung pada Mahkamah Agung yang diangkat menjadi hakim pada Pengadilan PII. (12) Terhadap putusan, penetapan, dan perintah Pengadilan PII tingkat banding tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, peninjauan kembali, atau upaya hukum lainnya kepada pengadilan, tribunal, lembaga, atau otoritas lain.

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini