Pasal 67 UU 6/2026 Pusat Finansial Internasional

Bunyi pasal

(1) PFIL dan seluruh kegiatan PFIL tunduk pada hukum Indonesia, kecuali terhadap: a. ketentuan hukum perdata dan hukum bisnis Indonesia; dan SK. No. 291447 A b. peraturan, pedoman, dan ketentuan tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Dewan PPN. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Dewan PPN setelah berkonsultasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait. (3) Hukum dan peraturan yang berlaku di dalam PPN merupakan Peraturan PPN yang dapat mengadopsi, menginkorporasi, menerapkan, atau menyesuaikan prinsip hukum, yurisprudensi, hukum komersial internasional, praktik pusat keuangan internasional, dan standar internasional serta kepatutan dan kewajaran. (4) Dalam hal tidak terdapat peraturan di PPN yang mengatur suatu hal tertentu, Pengadilan PPN dapat memutus hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini