Unit 1 dari 6, sekitar 30 menit
Konsep APS
Alternatif penyelesaian sengketa (APS) adalah cara menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berbeda dengan pengadilan dan arbitrase, dalam APS tidak ada pihak ketiga yang memutus; hasilnya adalah kesepakatan para pihak sendiri, yang harus dituangkan secara tertulis dan bersifat final serta mengikat. Mekanisme-mekanisme itu berbeda menurut seberapa aktif pihak ketiga terlibat: dari tidak ada sama sekali (negosiasi), memfasilitasi (mediasi), mengusulkan penyelesaian (konsiliasi), sampai memberi pendapat teknis (penilaian ahli). Unit ini menjelaskan tiap mekanisme serta kelebihan dan kekurangannya.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pengertian alternatif penyelesaian sengketa dan kedudukannya di samping pengadilan dan arbitrase.
- Membedakan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli menurut peran pihak ketiga dan kekuatan hasilnya.
- Menilai kelebihan dan kekurangan tiap mekanisme untuk memilih cara yang tepat bagi suatu sengketa.
Yang dibahas
- Peta penyelesaian sengketa dan tempat APS
- Negosiasi
- Mediasi
- Konsiliasi
- Penilaian ahli dan pendapat mengikat
- Kekuatan hasil APS, kelebihan, kekurangan, dan cara memilih
- Contoh kasus: Sengketa mesin pengemas
Contoh soal
Menurut rumusan undang-undang, manakah yang tidak termasuk alternatif penyelesaian sengketa?
- A. Konsiliasi.
- B. Arbitrase.
- C. Penilaian ahli.
- D. Negosiasi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Konsiliasi disebut tegas dalam daftar cara APS.
- B. Benar
- Arbitrase diatur tersendiri dan pihak ketiganya memutus, sehingga tidak termasuk dalam daftar cara APS.
- C. Kurang tepat
- Penilaian ahli termasuk salah satu dari lima cara APS yang disebut undang-undang.
- D. Kurang tepat
- Negosiasi termasuk cara APS; para pihak berunding sendiri tanpa pihak ketiga.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Alternatif penyelesaian sengketa
- Penyelesaian sengketa atau beda pendapat di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- Negosiasi
- Perundingan langsung para pihak tanpa pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan.
- Mediasi
- Perundingan yang dibantu pihak ketiga netral yang tidak berwenang memutus.
- Konsiliasi
- Penyelesaian dengan pihak ketiga netral yang aktif mengajukan usulan penyelesaian yang tidak mengikat sampai disetujui.
- Penilaian ahli
- Pendapat seorang ahli tentang persoalan teknis dalam sengketa, yang mengikat hanya bila diperjanjikan.
- Pendapat mengikat
- Pendapat lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dalam perjanjian yang mengikat para pihak dan tidak dapat dilawan dengan upaya hukum.
- BATNA
- Alternatif terbaik yang dimiliki suatu pihak jika perundingan gagal.
- Kaukus
- Pertemuan terpisah antara mediator dan salah satu pihak.
Dasar hukum
- UU 30/1999 Arbitrase dan APS: Pasal 1, 3, 6, 52, 53
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 58, 60
- KUHPerdata: Pasal 1338, 1858
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.