Unit 2 dari 6, sekitar 35 menit
Mediasi
Mediasi adalah perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator yang tidak memutus. Di pengadilan, Perma 1/2016 mewajibkan hampir semua perkara perdata menempuh mediasi lebih dulu, dengan batas waktu, kewajiban hadir langsung, dan sanksi bagi pihak yang tidak beriktikad baik. Kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian atau diikuti pencabutan gugatan. Di luar pengadilan, mediasi diatur UU 30/1999 dan hasilnya juga dapat dimintakan akta perdamaian. Beberapa sektor mempunyai lembaga sendiri: BPSK untuk sengketa konsumen menurut UU 8/1999, dan LAPS SJK untuk sengketa konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kewajiban, ruang lingkup, dan tahapan mediasi di pengadilan menurut Perma 1/2016.
- Menganalisis akibat hukum sikap tidak beriktikad baik dan hasil mediasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Membedakan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dan sengketa jasa keuangan melalui LAPS SJK.
Yang dibahas
- Kewajiban dan ruang lingkup mediasi di pengadilan
- Tahapan dan pelaku mediasi di pengadilan
- Iktikad baik dan akibat hukumnya
- Hasil mediasi di dalam dan di luar pengadilan
- Mediasi sektoral sengketa konsumen melalui BPSK
- Lembaga APS sektor jasa keuangan
- Contoh kasus: Uang muka apartemen
Contoh soal
Perkara manakah yang wajib lebih dulu menempuh mediasi menurut Perma 1/2016?
- A. Permohonan pembatalan putusan arbitrase.
- B. Keberatan atas putusan BPSK.
- C. Gugatan wanprestasi biasa di pengadilan negeri.
- D. Gugatan sederhana.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Perkara ini dikecualikan karena tenggang waktu penyelesaiannya ditentukan.
- B. Kurang tepat
- Keberatan atas putusan BPSK termasuk yang dikecualikan dari kewajiban mediasi.
- C. Benar
- Semua sengketa perdata wajib dimediasi kecuali yang dikecualikan, dan gugatan wanprestasi biasa tidak dikecualikan.
- D. Kurang tepat
- Gugatan sederhana termasuk perkara dengan tenggang waktu tertentu yang dikecualikan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Mediator
- Hakim atau pihak lain bersertifikat yang membantu para pihak berunding tanpa memutus atau memaksakan penyelesaian.
- Resume perkara
- Dokumen buatan para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
- Kesepakatan perdamaian
- Dokumen hasil mediasi yang memuat penyelesaian sengketa dan ditandatangani para pihak dan mediator.
- Akta perdamaian
- Akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkannya.
- Tidak beriktikad baik
- Perilaku dalam mediasi yang memenuhi ukuran Pasal 7 ayat (2) Perma 1/2016 dan berakibat sanksi.
- BPSK
- Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
- LAPS SJK
- Lembaga yang menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.
- Internal dispute resolution
- Upaya penyelesaian pengaduan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan sendiri sebelum sengketa dibawa ke LAPS SJK.
Dasar hukum
- Perma 1/2016 Mediasi: Pasal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 22, 23, 24, 27, 32, 33, 36
- UU 30/1999 Arbitrase dan APS: Pasal 6
- UU 8/1999 Perlindungan Konsumen: Pasal 45, 47, 49, 52, 54, 55, 56
- Peraturan LAPS SJK 2/2025 Arbitrase sektor jasa keuangan: Pasal 1, 4
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.