Unit 3 dari 6, sekitar 35 menit
Arbitrase
Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang lahir dari perjanjian tertulis para pihak. Perjanjian itu dapat berupa klausula dalam kontrak sebelum sengketa atau perjanjian tersendiri sesudah sengketa. Begitu perjanjian arbitrase ada, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketanya. Hanya sengketa perdagangan tentang hak yang dikuasai penuh para pihak yang dapat diarbitrasekan. Arbiter dipilih para pihak, lembaga, atau ketua pengadilan; ia harus memenuhi syarat undang-undang dan dapat diingkari bila keraguan atas kebebasannya cukup beralasan. Pemeriksaannya tertutup, pada dasarnya tertulis, dan harus selesai dalam 180 hari sejak majelis terbentuk.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan syarat sah perjanjian arbitrase dan akibatnya terhadap kewenangan pengadilan negeri.
- Menerapkan aturan syarat, pengangkatan, dan hak ingkar terhadap arbiter pada kasus konkret.
- Menguraikan tahapan pemeriksaan arbitrase menurut UU 30/1999 dari pemberitahuan sampai batas waktu 180 hari.
Yang dibahas
- Arbitrase dan sengketa yang dapat diarbitrasekan
- Perjanjian arbitrase dan bentuknya
- Kewenangan arbitrase dan batas campur tangan pengadilan
- Arbiter: syarat, pengangkatan, dan kewajibannya
- Hak ingkar terhadap arbiter
- Jalannya pemeriksaan arbitrase
- Contoh kasus: Arbiter yang ternyata konsultan pihak lawan
Contoh soal
PT Andalas dan seorang pemegang saham bersengketa tentang sah tidaknya pengesahan perkawinan anak pemegang saham itu. Bolehkah sengketa ini diserahkan ke arbitrase?
- A. Boleh, karena salah satu pihaknya perseroan sehingga sengketanya otomatis bersifat dagang.
- B. Tidak boleh, karena status perkawinan bukan hak yang dikuasai penuh para pihak dan tidak dapat didamaikan.
- C. Boleh, asalkan perjanjian arbitrasenya dibuat dengan akta notaris.
- D. Tidak boleh, karena arbitrase hanya untuk sengketa antara dua badan hukum privat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kehadiran badan usaha tidak mengubah sifat objek sengketa; yang diuji adalah hak yang dipersengketakan.
- B. Benar
- Pasal 5 UU 30/1999 mensyaratkan sengketa perdagangan atas hak yang dikuasai penuh dan dapat didamaikan; status perkawinan tidak memenuhinya.
- C. Kurang tepat
- Bentuk perjanjian tidak dapat menjadikan sengketa yang tidak arbitrabel menjadi arbitrabel.
- D. Kurang tepat
- Pasal 1 angka 2 justru mengakui subjek hukum publik dan perorangan sebagai para pihak.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Arbitrase
- Penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis.
- Pactum de compromittendo
- Klausula arbitrase dalam kontrak yang dibuat sebelum sengketa timbul.
- Akta kompromis
- Perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat setelah sengketa timbul.
- Separability
- Asas bahwa klausula arbitrase berdiri terpisah dari kontrak pokok.
- Kompetenz-kompetenz
- Wewenang majelis arbitrase memutus kewenangannya sendiri.
- Arbitrase ad hoc
- Arbitrase yang diselenggarakan tanpa lembaga arbitrase tetap.
- Hak ingkar
- Hak pihak menuntut penggantian arbiter yang diragukan kebebasan atau kenetralannya.
- Tuntutan balasan
- Tuntutan termohon terhadap pemohon yang diperiksa bersama pokok sengketa.
Dasar hukum
- UU 30/1999 Arbitrase dan APS: Pasal 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 8
- Perma 3/2023 Arbiter, Hak Ingkar, Putusan Arbitrase: Pasal 1, 4, 5, 29
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.