Unit 4 dari 6, sekitar 35 menit
Putusan arbitrase nasional
Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat; tidak ada banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Agar dapat dipaksakan, putusan arbitrase nasional harus didaftarkan arbiter atau lembaganya ke panitera pengadilan paling lambat 30 hari sejak diucapkan. Bila pihak yang kalah tidak melaksanakannya secara sukarela, ketua pengadilan memberi perintah pelaksanaan setelah memeriksa syarat formal, kesusilaan, dan ketertiban umum, tanpa menilai pertimbangan arbiter. Satu-satunya jalan melawan putusan adalah permohonan pembatalan dalam 30 hari sejak pendaftaran dengan alasan Pasal 70. Sejak Putusan MK 15/PUU-XII/2014 menyatakan Penjelasan Pasal 70 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, alasan itu tidak harus dibuktikan dulu dengan putusan pengadilan, dan Perma 3/2023 kini mengatur acaranya.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan sifat final dan mengikat putusan arbitrase serta syarat dan akibat pendaftarannya.
- Menguraikan tata cara dan batas pemeriksaan ketua pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional.
- Menganalisis permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 70 UU 30/1999, Putusan MK 15/PUU-XII/2014, dan Perma 3/2023.
Yang dibahas
- Putusan arbitrase dan sifat finalnya
- Pendaftaran putusan di pengadilan
- Pelaksanaan putusan dan batas pemeriksaan ketua pengadilan
- Alasan dan acara pembatalan
- Putusan MK 15/PUU-XII/2014 dan beban pembuktian alasan pembatalan
- Putusan pembatalan dan upaya hukumnya
- Contoh kasus: Dokumen yang disembunyikan
Contoh soal
Majelis arbitrase di Surabaya memenangkan PT Kencana. Pihak lawan menilai majelis keliru menafsirkan pasal kontrak. Upaya apa yang tersedia untuk koreksi penafsiran itu?
- A. Banding ke pengadilan tinggi dalam 14 hari.
- B. Kasasi ke Mahkamah Agung karena salah menerapkan hukum.
- C. Tidak ada upaya untuk menilai ulang penafsiran itu, karena putusan arbitrase final dan mengikat.
- D. Peninjauan kembali karena ada kekhilafan hakim yang nyata.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Penjelasan Pasal 60 menutup banding terhadap putusan arbitrase.
- B. Kurang tepat
- Kasasi juga ditutup oleh sifat final putusan arbitrase.
- C. Benar
- Pasal 60 membuat salah tafsir hukum bukan alasan upaya hukum; koreksi Pasal 58 hanya untuk kekeliruan administratif dan tuntutan.
- D. Kurang tepat
- Peninjauan kembali tidak tersedia untuk putusan arbitrase dan arbiter bukan hakim.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Putusan arbitrase nasional
- Putusan arbiter atau lembaga arbitrase yang dijatuhkan di wilayah hukum Indonesia.
- Akta pendaftaran
- Catatan bertanda tangan panitera dan arbiter pada putusan sebagai bukti pendaftaran.
- Perintah pelaksanaan
- Perintah ketua pengadilan yang ditulis pada putusan arbitrase agar dapat dieksekusi.
- Ketertiban umum
- Sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, ekonomi, dan sosial budaya bangsa.
- Pembatalan putusan arbitrase
- Permohonan ke pengadilan untuk meniadakan putusan arbitrase dengan alasan Pasal 70.
- Ex aequo et bono
- Dasar memutus berdasarkan keadilan dan kepatutan atas kesepakatan para pihak.
- Tipu muslihat
- Perbuatan curang salah satu pihak dalam pemeriksaan yang memengaruhi putusan.
Dasar hukum
- UU 30/1999 Arbitrase dan APS: Pasal 1, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72
- Perma 3/2023 Arbiter, Hak Ingkar, Putusan Arbitrase: Pasal 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.