Unit 5 dari 6, sekitar 30 menit
Arbitrase internasional
Putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar Indonesia tidak otomatis dapat dieksekusi di sini. Indonesia ikut serta dalam Konvensi New York 1958 melalui Keppres 34/1981 dengan dua reservasi: timbal balik dan komersial. UU 30/1999 menerjemahkan komitmen itu menjadi syarat dan prosedur: hanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang, putusan harus didaftarkan, lalu Ketuanya memberi eksekuatur bila syarat terpenuhi dan putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Untuk sengketa penanaman modal antara Indonesia dan investor asing, ada jalur khusus ICSID berdasarkan UU 5/1968, dengan pernyataan dapat dilaksanakan dari Mahkamah Agung. Unit ini juga membahas batas kewenangan pengadilan Indonesia, terutama bahwa pengadilan di negara pelaksanaan menolak eksekusi, bukan membatalkan putusan asing.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kapan suatu putusan arbitrase tergolong putusan arbitrase internasional dan apa akibatnya bagi pengadilan Indonesia.
- Menguraikan syarat dan prosedur pengakuan serta eksekuatur putusan arbitrase internasional menurut UU 30/1999 dan Konvensi New York 1958.
- Membedakan jalur Konvensi New York dengan jalur ICSID untuk sengketa penanaman modal antara negara dan investor asing.
Yang dibahas
- Apa itu putusan arbitrase internasional
- Konvensi New York 1958 dan Keppres 34/1981
- Syarat pengakuan dan alasan penolakan
- Prosedur pendaftaran dan eksekuatur
- ICSID dan sengketa investasi dengan negara
- Menolak eksekusi tidak sama dengan membatalkan
- Contoh kasus: Putusan Singapura atas kontrak batu bara
Contoh soal
PT Arunika dan PT Bahtera, keduanya badan hukum Indonesia, memilih arbitrase berkedudukan di Singapura. Putusan dijatuhkan di Singapura. Bagaimana putusan ini digolongkan bila hendak dieksekusi di Indonesia?
- A. Putusan nasional, karena kedua pihak badan hukum Indonesia.
- B. Putusan arbitrase internasional, karena dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia.
- C. Putusan asing yang tidak dapat dieksekusi sama sekali di Indonesia.
- D. Putusan nasional yang dapat dibatalkan dengan alasan Pasal 70.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kewarganegaraan para pihak bukan ukuran dalam Pasal 1 angka 9; yang menentukan adalah tempat putusan dijatuhkan.
- B. Benar
- Pasal 1 angka 9 menggolongkan putusan yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia sebagai putusan internasional.
- C. Kurang tepat
- Putusan internasional dapat dieksekusi bila memenuhi syarat dan memperoleh eksekuatur.
- D. Kurang tepat
- Pasal 70 dirancang untuk putusan nasional yang didaftarkan di pengadilan negeri, bukan putusan yang dijatuhkan di luar negeri.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Putusan arbitrase internasional
- Putusan yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia atau yang oleh hukum Indonesia dianggap internasional.
- Eksekuatur
- Perintah pelaksanaan dari pengadilan yang memungkinkan putusan arbitrase dieksekusi secara paksa.
- Tempat kedudukan arbitrase (seat)
- Tempat yang dipilih sebagai pusat hukum proses arbitrase dan menentukan pengadilan yang berwenang membatalkan putusan.
- Reservasi timbal balik
- Pernyataan negara bahwa konvensi hanya diterapkan pada putusan dari wilayah negara peserta lain.
- Reservasi komersial
- Pernyataan negara bahwa konvensi hanya diterapkan pada hubungan hukum yang komersial menurut hukum negara itu.
- Ketertiban umum
- Prinsip paling mendasar sistem hukum negara pelaksanaan yang tidak boleh dilanggar oleh putusan yang akan dieksekusi.
- ICSID
- Pusat penyelesaian sengketa investasi antara negara dan investor asing berdasarkan Konvensi Washington yang disetujui melalui UU 5/1968.
Dasar hukum
- UU 30/1999 Arbitrase dan APS: Pasal 1, 65, 66, 67, 68, 69, 70
- UU 5/1968 ICSID: Pasal 2, 3
- Keppres 34/1981 Konvensi New York 1958
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.