Unit 1 dari 6, sekitar 30 menit
Ciri bahasa hukum
Bahasa hukum bukan bahasa tersendiri, melainkan laras atau ragam khusus bahasa Indonesia. Kekhasannya terletak pada istilah dan kebutuhan akan kepastian makna, bukan pada izin untuk menyimpang dari kaidah. UU 24/2009 mewajibkan bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, komunikasi resmi di lingkungan kerja, dan karya ilmiah. Karena itu penulis hukum memakai ragam baku: kata yang sesuai KBBI, ejaan menurut pedoman resmi (sekarang EYD Edisi V), dan kalimat efektif yang bersubjek dan berpredikat jelas. Unit ini membahas ciri bahasa hukum yang baik, kesalahan yang paling sering muncul, dan cara memperbaikinya, sekaligus kritik bahwa bahasa hukum sering terlalu rumit bagi pembacanya.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan bahasa hukum sebagai laras bahasa Indonesia yang tunduk pada ragam baku, kaidah ejaan, dan KBBI.
- Memperbaiki kata, ejaan, dan kalimat tidak baku dalam teks hukum sehari-hari seperti surat, memo, dan gugatan.
- Menerapkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam UU 24/2009 pada situasi konkret.
Yang dibahas
- Bahasa hukum sebagai laras bahasa Indonesia
- Ragam baku dan pilihan kata menurut KBBI
- Kaidah ejaan yang paling sering dilanggar
- Kalimat efektif dalam teks hukum
- Kewajiban berbahasa Indonesia di luar peraturan
- Lugas dan cermat tanpa menjadi kabur
- Contoh kasus: Surat peringatan dalam bahasa Inggris
Contoh soal
Manakah pernyataan yang paling tepat tentang kedudukan bahasa hukum?
- A. Bahasa hukum adalah bahasa tersendiri sehingga boleh menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia demi kepastian.
- B. Bahasa hukum adalah laras bahasa Indonesia yang khas pada istilahnya tetapi tetap tunduk pada kaidah kata, kalimat, dan ejaan.
- C. Bahasa hukum hanya mengikat dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen lain bebas memakai ragam apa saja.
- D. Bahasa hukum identik dengan bahasa Belanda yang diterjemahkan kata demi kata.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kekhasan bahasa hukum ada pada istilah dan kebutuhan kepastian, bukan pada kebebasan melanggar kaidah.
- B. Benar
- Kajian kebahasaan menolak pengeksklusifan bahasa hukum; ia tetap mengikuti kaidah bahasa Indonesia.
- C. Kurang tepat
- Ragam baku juga dituntut dalam dokumen resmi negara, putusan, kontrak, dan karya ilmiah.
- D. Kurang tepat
- Banyak istilah berasal dari bahasa Belanda, tetapi bahasa hukum Indonesia memakai tata bahasa Indonesia.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Laras bahasa
- Variasi pemakaian bahasa yang ditentukan oleh bidang dan tujuan penggunaannya, seperti laras hukum atau laras jurnalistik.
- Ragam baku
- Ragam bahasa yang dijadikan acuan dalam situasi resmi, ditandai kata baku, ejaan benar, dan kalimat lengkap.
- Kata baku
- Kata yang bentuknya sesuai kaidah dan dijadikan acuan dalam KBBI untuk pemakaian resmi.
- EYD Edisi V
- Pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak 2022 dan menggantikan PUEBI.
- Kalimat efektif
- Kalimat yang menyampaikan gagasan penulis secara tepat, hemat, logis, dan bermakna tunggal.
- Makna ganda (ambiguitas)
- Keadaan ketika satu kalimat atau frasa dapat dibaca dengan lebih dari satu arti.
- Kata emotif
- Kata yang membawa muatan perasaan atau penilaian dan tidak menambah informasi faktual.
Dasar hukum
- UU 24/2009 Bendera, Bahasa, Lambang Negara: Pasal 25, 26, 27, 33, 35, 28, 30, 31, 40, 29
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 476, 1
- Perpres 63/2019 Penggunaan Bahasa Indonesia
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.