Unit 1 dari 10, sekitar 30 menit
Etika, moral, dan profesi
Moral menyangkut baik-buruknya manusia sebagai manusia, etika adalah refleksi kritis atas moral, dan hukum adalah norma lahiriah yang ditegakkan dengan sanksi negara. Profesi berbeda dari pekerjaan biasa karena bertumpu pada keahlian, standar kualifikasi, pengabdian, organisasi, dan kode etik. Profesi hukum disebut luhur karena tujuannya melayani keadilan dan kemanusiaan, bukan semata mencari nafkah. Pengemban profesi hukum memikul tiga lapis tanggung jawab: kepada klien (setia, cermat, menjaga rahasia), kepada pengadilan (jujur dan tidak menyuap), dan kepada publik (bantuan hukum bagi yang tidak mampu). Undang-undang mengikat sebagian tanggung jawab itu, misalnya kerahasiaan klien dan kewajiban bantuan hukum cuma-cuma bagi advokat.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan etika, moral, dan hukum serta menjelaskan mengapa profesi hukum membutuhkan etika profesi tertulis.
- Menjelaskan ciri profesi dan alasan profesi hukum disebut profesi luhur (officium nobile).
- Menganalisis tanggung jawab pengemban profesi hukum kepada klien, pengadilan, dan publik ketika ketiganya saling bertentangan.
Yang dibahas
- Moral, etika, dan hukum
- Apa yang membuat suatu pekerjaan menjadi profesi
- Officium nobile, profesi yang luhur
- Tanggung jawab kepada klien
- Tanggung jawab kepada pengadilan
- Tanggung jawab kepada publik dan cara menimbang benturan
- Contoh kasus: Rahasia klien dan sidang yang sedang berjalan
Contoh soal
Seorang pejabat mengembalikan uang negara yang ia korupsi hanya agar tuntutan terhadapnya diperingan. Menurut pembedaan Kant, perbuatan itu paling tepat disebut apa?
- A. Moralitas, karena perbuatannya sesuai dengan kewajiban moral.
- B. Legalitas, karena perbuatannya lahiriah sesuai norma tetapi motifnya bukan kesadaran moral.
- C. Etika teleologis, karena akibat perbuatannya baik bagi negara.
- D. Pelanggaran kode etik, karena pejabat itu tidak jujur.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Moralitas menuntut motif batin yang baik; di sini motifnya menghindari sanksi.
- B. Benar
- Kant menilai perbuatan yang sekadar sesuai standar luar, tanpa motif moral, baru sebagai legalitas.
- C. Kurang tepat
- Teleologi adalah tolok ukur penilaian, bukan pembedaan Kant antara moralitas dan legalitas.
- D. Kurang tepat
- Pertanyaan ini menyangkut kualifikasi perbuatan menurut Kant, bukan sanksi kode etik.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Moral
- Kualitas kebaikan manusia sebagai manusia secara utuh, bukan hanya dalam satu peran.
- Etika
- Refleksi kritis tentang moral, yaitu tentang alasan dan tolok ukur baik-buruknya perbuatan.
- Etika profesi
- Etika terapan yang menerjemahkan prinsip etika umum ke dalam standar perilaku suatu profesi.
- Kode etik
- Standar perilaku tertulis yang disusun dan ditegakkan komunitas profesi.
- Officium nobile
- Sebutan bagi profesi luhur yang ditandai pengabdian kepada masyarakat dan penghargaan dari masyarakat.
- Deontologis
- Tolok ukur yang menilai perbuatan dari kewajiban itu sendiri, terlepas dari akibatnya.
- Teleologis
- Tolok ukur yang menilai perbuatan dari akibat yang ditimbulkannya.
- Benturan kepentingan
- Keadaan ketika kepentingan pengemban profesi atau klien lain bertentangan, atau mungkin bertentangan, dengan kepentingan klien yang wajib dibela.
Dasar hukum
- UU 18/2003 Advokat: Pasal 4, 5, 6, 19, 22, 26, 1
- KUHAP (UU 20/2025): Pasal 149
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 5
- UU 30/2004 Jabatan Notaris: Pasal 4, 16
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.