Unit 2 dari 10, sekitar 30 menit
Kode etik dan penegakannya
Kode etik baru bermakna bila ditegakkan. Setiap profesi hukum memiliki lembaga penegak sendiri: advokat diperiksa Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dengan tingkat daerah dan pusat; hakim diawasi secara internal oleh Mahkamah Agung dan secara eksternal oleh Komisi Yudisial, dengan Majelis Kehormatan Hakim untuk sanksi pemberhentian; hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; notaris oleh Majelis Pengawas berjenjang dan organ organisasi profesinya; polisi oleh Komisi Kode Etik Polri. Sanksi bergradasi dari teguran sampai pemberhentian, dan sanksi etik tidak menghapus tanggung jawab pidana. Prinsip peradilan yang adil, terutama hak membela diri, berlaku juga dalam pemeriksaan etik.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan kode etik terhadap undang-undang dan hubungan sanksi etik dengan tanggung jawab pidana.
- Membandingkan lembaga penegak etik advokat, hakim, hakim konstitusi, notaris, dan polisi beserta jenis sanksinya.
- Menerapkan alur pemeriksaan etik pada kasus konkret, termasuk hak pembelaan diri dan jalur banding.
Yang dibahas
- Kedudukan kode etik dan sanksi etik
- Penegakan etik advokat
- Pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
- Majelis Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan MK
- Penegakan etik notaris
- Penegakan etik polisi dan prinsip peradilan etik yang adil
- Contoh kasus: Notaris yang menandatangani akta tanpa kehadiran penghadap
Contoh soal
Advokat Joko dijatuhi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan karena memberi uang kepada panitera. Ia berdalih tidak dapat lagi dituntut pidana karena sudah dihukum organisasinya. Apakah dalih itu benar?
- A. Benar, karena seseorang tidak boleh dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama.
- B. Benar, karena putusan Dewan Kehormatan bersifat final dan mengikat semua lembaga.
- C. Tidak benar, karena keputusan Dewan Kehormatan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana bila pelanggarannya mengandung unsur pidana.
- D. Tidak benar, karena putusan Dewan Kehormatan otomatis menjadi bukti kesalahan pidana.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Sanksi etik bukan pidana, sehingga larangan penghukuman ganda dalam hukum pidana tidak berlaku di sini.
- B. Kurang tepat
- Sifat final keputusan etik tidak menutup jalur pidana.
- C. Benar
- Pasal 26 ayat (6) UU Advokat menegaskan hal ini.
- D. Kurang tepat
- Pembuktian pidana tetap mengikuti hukum acara pidana sendiri.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Kode etik
- Norma perilaku tertulis yang disusun komunitas profesi untuk menjaga martabat dan kehormatan profesinya.
- Dewan Kehormatan Organisasi Advokat
- Organ Organisasi Advokat yang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat di tingkat daerah dan pusat.
- Komisi Yudisial
- Lembaga negara yang melakukan pengawasan eksternal atas perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Majelis Kehormatan Hakim
- Forum empat anggota Komisi Yudisial dan tiga hakim agung yang memutus usul pemberhentian tetap hakim.
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- Lembaga yang menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
- Majelis Pengawas Notaris
- Badan berjenjang bentukan Menteri yang membina dan mengawasi perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.
- Majelis kehormatan Notaris
- Badan bentukan Menteri yang antara lain memberi persetujuan pemanggilan notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta oleh aparat penegak hukum.
- Hakim nonpalu
- Sanksi berupa penghentian sementara tugas hakim memeriksa dan memutus perkara.
Dasar hukum
- UU 18/2003 Advokat: Pasal 6, 7, 8, 26, 27, 10
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 39, 40, 41, 5
- UU 22/2004 KY: Pasal 20, 22D, 22F, 22, 22A, 22B, 22C, 22E
- UU 24/2003 MK: Pasal 27A
- UU 30/2004 Jabatan Notaris: Pasal 66, 67, 73, 68, 70, 77, 66A, 16
- UU 2/2002 Polri: Pasal 35, 34
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.