Unit 3 dari 10, sekitar 30 menit
Hakim
Hakim memegang kekuasaan memutus nasib orang, sehingga undang-undang menuntut integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta mewajibkan hakim menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KEPPH ditetapkan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Perilaku hakim diawasi dua jalur: internal oleh Mahkamah Agung dan eksternal oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memeriksa laporan, menyimpulkan terbukti atau tidak, lalu mengusulkan sanksi kepada Mahkamah Agung; pemberhentian tetap diputus Majelis Kehormatan Hakim. Semua pengawasan itu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim memutus perkara. Hakim konstitusi berada di jalur lain: etiknya ditegakkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan dasar hukum dan prinsip pokok Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Membedakan pengawasan internal Mahkamah Agung, pengawasan eksternal Komisi Yudisial, dan penegakan etik hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- Menganalisis alur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik terhadap hakim dalam kasus konkret.
Yang dibahas
- Mengapa hakim terikat kode etik khusus
- Isi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Pengawasan internal oleh Mahkamah Agung
- Pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial
- Pemeriksaan, sanksi, dan Majelis Kehormatan Hakim
- Hakim konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- Contoh kasus: Makan malam dengan kuasa hukum
Contoh soal
Apa dasar hukum kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?
- A. Hanya sumpah jabatan yang diucapkan saat pelantikan.
- B. Pasal 5 ayat (3) UU 48/2009 yang mewajibkan hakim menaati KEPPH.
- C. Anggaran dasar organisasi profesi hakim.
- D. Peraturan Komisi Yudisial yang dibuat sepihak.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Sumpah memang mengikat secara moral, tetapi kewajiban menaati KEPPH dirumuskan tegas dalam undang-undang.
- B. Benar
- Undang-undang kekuasaan kehakiman menjadikan ketaatan pada KEPPH sebagai kewajiban hukum.
- C. Kurang tepat
- Hakim adalah pejabat negara; kode etiknya ditetapkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, bukan oleh perkumpulan profesi.
- D. Kurang tepat
- Komisi Yudisial tidak menetapkan KEPPH sendirian; penetapannya bersama Mahkamah Agung.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- KEPPH
- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- Pengawasan internal
- Pengawasan tingkah laku hakim oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga induknya.
- Pengawasan eksternal
- Pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga di luar Mahkamah Agung.
- Teknis yudisial
- Penilaian dan penerapan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, yang berada di luar wewenang pengawasan etik.
- Hakim nonpalu
- Sanksi berupa larangan menangani perkara untuk jangka waktu tertentu.
- Majelis Kehormatan Hakim
- Majelis empat anggota Komisi Yudisial dan tiga hakim agung yang memutus usulan pemberhentian tetap.
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- Majelis yang menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
- Hak ingkar
- Hak pihak yang diadili mengajukan keberatan beralasan terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
Dasar hukum
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 3, 5, 17, 39, 40, 41
- UU 22/2004 KY: Pasal 13, 20, 20A, 22, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F
- UU 24/2003 MK: Pasal 23, 27A
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.