Unit 4 dari 10, sekitar 30 menit

Jaksa

Jaksa memegang kekuasaan negara di bidang penuntutan: ia menentukan perkara mana yang dibawa ke pengadilan. Karena kuasanya besar, undang-undang menuntut jaksa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani, mengucapkan sumpah yang menolak suap dan campur tangan, serta melarangnya merangkap pekerjaan tertentu. Rincian perilakunya diatur dalam kode perilaku jaksa yang memuat kewajiban, larangan, dan tindakan administratif. Pelanggaran diperiksa oleh pengawasan internal kejaksaan dan majelis khusus; pelanggaran berat dapat berujung pemberhentian tidak dengan hormat setelah jaksa membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa. Komisi Kejaksaan berperan sebagai pengawas dari luar.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan kedudukan jaksa dan nilai etik yang dituntut dari jabatannya menurut UU Kejaksaan.
  • Membedakan kewajiban dan larangan dalam kode perilaku jaksa serta jalur pengawasan internal dan eksternalnya.
  • Menganalisis dilema etik jaksa dan akibat hukumnya dalam kasus konkret.

Yang dibahas

  1. Kedudukan jaksa dan sumber kewajiban etiknya
  2. Sumpah jaksa dan larangan rangkap pekerjaan
  3. Isi kode perilaku jaksa
  4. Pengawasan internal dan penjatuhan sanksi
  5. Pengawasan eksternal dan perlindungan jaksa
  6. Dilema etik jaksa
  7. Contoh kasus: Jamuan dan uang transport dari keluarga terdakwa

Contoh soal

Apa makna asas bahwa kejaksaan "satu dan tidak terpisahkan"?

  1. A. Setiap jaksa bebas menentukan kebijakan penuntutan sendiri tanpa memperhatikan lembaganya.
  2. B. Penuntutan dijalankan dengan satu kebijakan sehingga dapat diteruskan jaksa lain bila jaksa semula berhalangan.
  3. C. Kejaksaan merupakan bagian dari Mahkamah Agung.
  4. D. Jaksa tidak boleh dipindahkan dari satu kejaksaan ke kejaksaan lain.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Asas ini justru menekankan kesatuan kebijakan, bukan kebebasan individual.
B. Benar
Kesatuan lembaga menjamin penuntutan tidak berhenti karena pergantian jaksa.
C. Kurang tepat
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan, bukan bagian dari Mahkamah Agung.
D. Kurang tepat
Asas kesatuan tidak mengatur larangan mutasi.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Penuntut umum
Jaksa yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Dominus litis
Kedudukan jaksa sebagai pengendali perkara yang menentukan apakah perkara diajukan ke pengadilan.
Asas satu dan tidak terpisahkan
Asas bahwa kejaksaan menjalankan penuntutan dengan satu kebijakan sebagai satu kesatuan.
Kode Perilaku Jaksa
Aturan internal kejaksaan yang memuat kewajiban dan larangan bagi jaksa beserta tindakan administratifnya.
Majelis Kode Perilaku
Majelis internal kejaksaan yang memeriksa dugaan pelanggaran kode perilaku jaksa.
Majelis Kehormatan Jaksa
Forum tempat jaksa membela diri sebelum diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat.
Komisi Kejaksaan
Komisi yang dibentuk Presiden untuk memantau dan menilai kinerja serta perilaku jaksa dari luar kejaksaan.
Larangan rangkap
Larangan bagi jaksa memegang pekerjaan yang menimbulkan benturan kepentingan, seperti pengusaha atau advokat.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.