Unit 5 dari 10, sekitar 30 menit

Polisi

Polisi memegang kewenangan paling koersif dalam sistem peradilan pidana: menangkap, menahan, menggeledah, dan memakai kekuatan. Karena itu UU 2/2002 tentang Polri (sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU 5/2026) mengikat sikap dan perilaku setiap pejabat Polri pada Kode Etik Profesi Polri, yang ditetapkan Kapolri dan ditegakkan oleh Komisi Kode Etik Polri. Unit ini membahas mengapa polisi membutuhkan etika profesi, apa isi pokok kode etiknya, bagaimana etika membatasi diskresi dan penggunaan kekuatan, bagaimana pelanggaran ditangani melalui jalur disiplin, etik, dan pidana, serta peran Komisi Kepolisian Nasional sebagai pengawas dari luar.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan dasar hukum, isi pokok, dan tujuan Kode Etik Profesi Polri menurut UU Polri.
  • Membedakan jalur penegakan disiplin, kode etik, dan pidana bagi anggota Polri beserta sanksinya.
  • Menganalisis dilema etik polisi dalam penggunaan diskresi, kekuatan, dan pemberian hadiah.

Yang dibahas

  1. Polisi sebagai profesi pemegang kewenangan koersif
  2. Dasar hukum kode etik dan sumpah anggota Polri
  3. Isi pokok Kode Etik Profesi Polri
  4. Diskresi dan penggunaan kekuatan
  5. Penegakan: disiplin, etik, dan pidana
  6. Pengawasan eksternal, netralitas, dan kepercayaan publik
  7. Contoh kasus: Hadiah setelah perkara selesai

Contoh soal

Mengapa etika profesi dianggap sangat mendesak bagi polisi dibanding banyak profesi hukum lain?

  1. A. Karena polisi adalah satu-satunya profesi hukum yang bersumpah sebelum bertugas.
  2. B. Karena polisi memegang kewenangan koersif yang dipakai cepat di lapangan, sering sebelum ada pengawasan hakim.
  3. C. Karena polisi tidak tunduk pada hukum pidana sehingga hanya bisa dikendalikan dengan etika.
  4. D. Karena tugas polisi hanya memelihara ketertiban, bukan menegakkan hukum.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Hakim, jaksa, advokat, dan notaris juga mengucapkan sumpah sebelum menjalankan jabatannya.
B. Benar
Penangkapan, penahanan, dan penggeledahan langsung menyentuh kebebasan warga, sehingga rambu etik dibutuhkan sejak tindakan pertama.
C. Kurang tepat
Anggota Polri tetap tunduk pada peradilan umum; etika melengkapi hukum, bukan menggantikannya.
D. Kurang tepat
Pasal 13 menyebut menegakkan hukum sebagai salah satu tugas pokok Polri.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Kode Etik Profesi Polri
Norma yang ditetapkan Kapolri tentang apa yang wajib, dilarang, patut, dan tidak patut dilakukan anggota Polri.
Komisi Kode Etik Polri
Forum yang menurut UU Polri menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh pejabat Polri.
Diskresi
Kewenangan pejabat Polri bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum dalam keadaan yang sangat perlu.
Proporsionalitas
Ukuran bahwa tindakan, terutama penggunaan kekuatan, harus sebanding dengan ancaman dan seminimal mungkin menimbulkan kerugian.
Pemberhentian tidak dengan hormat
Pemberhentian anggota Polri karena pidana berkekuatan hukum tetap, pelanggaran sumpah, atau kelalaian tugas satu bulan atau lebih.
Kompolnas
Komisi Kepolisian Nasional, lembaga di bawah Presiden yang memberi saran kebijakan dan menyalurkan keluhan masyarakat tentang Polri.
Propam
Fungsi profesi dan pengamanan di lingkungan Polri yang memeriksa dugaan pelanggaran disiplin dan etik anggota.
Etika kelembagaan
Sikap moral anggota Polri terhadap institusinya, termasuk larangan menyalahgunakan jabatan.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.