Unit 10 dari 10, sekitar 30 menit

Studi kasus

Unit ini menutup mata kuliah dengan membaca kasus nyata. Pertama, cara membaca perkara etik: siapa yang memeriksa, norma apa yang dilanggar, dan apa hubungannya dengan perkara pidana. Kedua, rangkaian kasus hakim konstitusi yang diberhentikan tidak dengan hormat dan dipidana karena suap. Ketiga, Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang benturan kepentingan Ketua MK. Keempat, pola suap yang melibatkan advokat sebagai pemberi. Terakhir, dilema etik yang disajikan sebagai pilihan dan konsekuensi, agar Anda berlatih mengambil keputusan sebelum menghadapinya dalam praktik.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menganalisis pelanggaran etik yang telah diputus dengan memisahkan fakta, norma etik yang dilanggar, dan sanksinya.
  • Membedakan jalur penegakan etik dan jalur pidana dalam perkara suap aparat penegak hukum.
  • Menilai pilihan-pilihan dalam dilema etik beserta konsekuensinya bagi profesional hukum.

Yang dibahas

  1. Cara membaca perkara etik
  2. Hakim konstitusi dan suap
  3. Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023
  4. Advokat sebagai pemberi suap
  5. Dilema etik sebagai pilihan dan konsekuensi
  6. Pola lintas kasus dan pembenahan lembaga
  7. Contoh kasus: Laporan terhadap hakim yang menerima kunjungan

Contoh soal

Seorang advokat telah dijatuhi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan karena menyuap panitera. Ia berargumen bahwa ia tidak boleh lagi dituntut pidana untuk perbuatan yang sama. Bagaimana menilainya?

  1. A. Benar, karena tidak seorang pun boleh dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama.
  2. B. Keliru, karena keputusan Dewan Kehormatan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana atas pelanggaran yang mengandung unsur pidana.
  3. C. Benar, bila sanksi etiknya sudah yang paling berat.
  4. D. Keliru, karena sanksi etik baru berlaku setelah ada putusan pidana.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Larangan itu berlaku antarputusan pidana; sanksi etik bukan pidana, dan Pasal 26 ayat (6) menegaskan tanggung jawab pidana tetap ada.
B. Benar
Pasal 26 ayat (6) UU Advokat menyatakan hal itu secara tegas.
C. Kurang tepat
Berat sanksi etik tidak menghapus tanggung jawab pidana.
D. Kurang tepat
Penegakan etik tidak bergantung pada putusan pidana; keduanya berjalan sendiri.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Perangkat yang dibentuk untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
Benturan kepentingan
Keadaan ketika kepentingan pribadi atau keluarga seorang pejabat bersinggungan dengan perkara atau keputusan yang ia tangani.
Pemberhentian tidak dengan hormat
Sanksi etik terberat yang memutus jabatan dan menyatakan pelaku tidak layak menyandang kehormatan jabatan.
Hak ingkar
Hak pihak yang diadili untuk mengajukan keberatan beralasan terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
Pendapat berbeda
Pendapat anggota majelis yang tidak sependapat dengan amar atau pertimbangan mayoritas.
Suap
Pemberian atau janji kepada pejabat agar ia bertindak dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya.
Kesan keberpihakan
Keraguan yang wajar dari orang luar terhadap ketakberpihakan seorang hakim atau penegak hukum, walaupun keberpihakan nyata belum terbukti.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.