Unit 11 dari 11, sekitar 35 menit
Filsafat hukum dalam putusan
Putusan adalah tempat filsafat hukum diuji. Hukum positif mewajibkan hakim menegakkan hukum dan keadilan, menggali nilai yang hidup dalam masyarakat, dan menuliskan alasannya, termasuk pendapat hakim yang berbeda. Pertimbangan dibaca menurut segi yuridis, filosofis, dan sosiologis serta arah penalarannya. Scholten, Kelsen, Hart, dan Dworkin berbeda tentang apakah hakim menemukan atau membuat hukum, tetapi sepakat bahwa pilihan nilai harus dinyatakan terbuka. Argumen kepastian dan argumen keadilan sama-sama berdasar. Dalam perkara pidana, KUHP, KUHAP, dan PERMA menyalurkan keadilan lewat syarat yang dapat diperiksa, misalnya pemaafan hakim. Membaca kritis berarti menguji sumber nilai, kaitan alasan dengan perkara, kemampuan alasan digeneralisasi, dan kesesuaian pertimbangan dengan amar.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Mengidentifikasi segi yuridis, filosofis, dan sosiologis serta titik pilihan antara keadilan dan kepastian dalam pertimbangan putusan.
- Menjelaskan kewajiban hakim menurut Pasal 5 ayat (1), 14, 50, dan 53 UU 48/2009 serta saluran keadilan dalam Pasal 53–54 KUHP, KUHAP, dan PERMA 3/2026.
- Menilai mutu pertimbangan hakim dengan pandangan Scholten, Kelsen, Hart, Dworkin, dan Barak.
Yang dibahas
- Putusan sebagai cermin pilihan hakim
- Mandat keadilan dalam hukum positif
- Kewajiban memberi alasan dan pendapat berbeda
- Tiga segi pertimbangan dan dua arah penalaran
- Menemukan atau membuat hukum
- Menimbang kepastian dan keadilan
- Membaca pertimbangan secara kritis
- Contoh kasus: Pompa air Pak Yohanes
Contoh soal
Sebuah peraturan melarang setiap orang membawa "senjata tajam" ke ruang sidang. Hakim Galih harus memutus apakah gunting kuku kecil termasuk, lalu ia menelusuri tujuan larangan itu dan hubungannya dengan pasal lain. Fungsi apa yang sedang dijalankan Galih?
- A. Menerapkan hukum apa adanya, karena larangan itu sudah tertulis dalam peraturan.
- B. Menemukan hukum, karena ia memberi makna pada aturan untuk fakta ini.
- C. Menciptakan hukum, karena tidak ada aturan yang menyebut gunting kuku.
- D. Menolak perkara, karena aturannya kurang jelas untuk gunting kuku.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Aturan itu tertulis, tetapi maknanya tidak jelas untuk gunting kuku; tertulis tidak sama dengan jelas untuk setiap keadaan.
- B. Benar
- Benar. Aturannya ada, tetapi Galih harus menentukan maknanya untuk fakta ini, dengan menelusuri tujuan dan sistemnya.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Penciptaan hukum terjadi bila tidak ada aturan yang dapat dipakai; di sini ada aturan yang perlu dimaknai.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 melarang pengadilan menolak perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pertimbangan hukum
- Bagian putusan yang memuat alasan faktual dan dasar hukum yang mengantar hakim ke amar.
- Motivering
- Prinsip bahwa setiap putusan wajib memuat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang di Indonesia dituangkan dalam Pasal 50 dan 53 UU 48/2009.
- Kurang pertimbangan
- Cacat putusan yang tidak cukup menimbang hal-hal relevan yang muncul di persidangan (onvoldoende gemotiveerd).
- Pendapat berbeda
- Pendapat hakim yang tidak sependapat dengan mayoritas majelis dan wajib dimuat dalam putusan (dissenting opinion).
- Irah-irah
- Kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- Penemuan hukum
- Kegiatan hakim memberi makna pada aturan agar dapat diterapkan pada peristiwa konkret.
- Pertimbangan sosiologis
- Pertimbangan yang bersumber dari fakta dan nilai yang hidup dalam masyarakat tempat perkara terjadi.
- Putusan pemaafan hakim
- Putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah tetapi tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 24, 28D
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 2, 4, 5, 14, 50, 53
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 1, 2, 51, 53, 54, 486
- KUHAP (UU 20/2025): Pasal 82, 246, 250, 251
- Perma 3/2026 Putusan Pemaafan Hakim: Pasal 2, 5, 6, 7, 10, 11
- KUHPerdata: Pasal 1338, 1339
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.