Unit 10 dari 11, sekitar 35 menit
Hukum dan moral
Hart berdebat tentang dua soal yang berbeda. Dengan Fuller, ia memperdebatkan apakah aturan yang sangat jahat masih hukum. Hart menjawab ya, tetapi terlalu jahat untuk ditaati, dan bila pelakunya hendak dipidana, lebih jujur memakai undang-undang surut secara terbuka. Fuller menjawab bahwa hukum mengandung moralitas internal, yaitu delapan syarat legalitas, dan rezim yang mengabaikannya tidak layak disebut sistem hukum. Dengan Devlin, Hart memperdebatkan apakah hukum boleh menegakkan moralitas bersama semata-mata karena ia moralitas. Devlin menjawab boleh, karena moralitas mengikat masyarakat. Hart menuntut bukti dan menolak moralisme hukum. Di Indonesia, soal ini muncul dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pasal perzinaan dan kohabitasi KUHP, serta larangan pemidanaan surut.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan pertanyaan debat Hart–Fuller dari pertanyaan debat Hart–Devlin, beserta argumen dan kritik tiap pihak.
- Menerapkan pandangan Hart, Fuller, dan Devlin pada ketentuan hukum Indonesia yang memuat pertimbangan moral, seperti Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 411 dan 412 KUHP.
- Menganalisis dilema hukum dan moral, termasuk usul pemidanaan surut, tanpa mengambil kesimpulan di luar argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Yang dibahas
- Dua pertanyaan tentang hukum dan moral
- Radbruch, pelapor dendam, dan jawaban Hart
- Fuller: moralitas internal hukum
- Hart menjawab Fuller
- Devlin: moralitas bersama sebagai pengikat masyarakat
- Hart menjawab Devlin
- Dilema dalam hukum Indonesia
- Contoh kasus: Penggerebekan kamar kos di Kota Wanareja
Contoh soal
Rani berpendapat bahwa undang-undang yang sangat zalim tetap hukum, tetapi ia juga berpendapat bahwa negara tidak boleh memidana orang dewasa hanya karena perbuatannya dianggap tidak bermoral oleh kebanyakan orang. Apakah kedua pendapat itu bertentangan?
- A. Bertentangan, karena siapa pun yang memisahkan hukum dari moral pasti menyerahkan isi hukum sepenuhnya kepada mayoritas.
- B. Tidak bertentangan, karena keduanya menjawab pertanyaan berbeda: status hukum aturan yang jahat, dan batas penggunaan pidana untuk menegakkan moralitas.
- C. Bertentangan, karena orang yang menolak penegakan moralitas harus menganggap hukum yang zalim bukan hukum.
- D. Tidak bertentangan, karena kedua pendapat itu sama-sama berasal dari Devlin.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pemisahan hukum dan moral menyangkut status aturan sebagai hukum, bukan izin bagi mayoritas menentukan apa saja.
- B. Benar
- Benar. Itulah pembedaan debat Hart–Fuller dan Hart–Devlin; Hart sendiri memegang kedua pendapat itu.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Penolakan moralisme hukum tidak mengharuskan seseorang menganut hukum kodrat tentang keabsahan hukum.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Devlin justru membela penegakan moralitas bersama dengan hukum pidana.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Tesis pemisahan
- Pandangan bahwa tidak ada hubungan yang perlu antara status suatu aturan sebagai hukum dan mutu moralnya.
- Moralitas positif
- Moralitas yang sungguh dianut suatu masyarakat, berbeda dari moralitas kritis yang dipakai untuk menilainya.
- Moralitas internal hukum
- Delapan tuntutan legalitas Fuller, seperti keumuman, pengumuman, berlaku ke depan, dan kejelasan, yang harus dipenuhi agar aturan dapat membimbing perilaku.
- Penumbra
- Wilayah makna kabur sebuah aturan, tempat hakim harus memilih karena bahasa aturan tidak memberi jawaban pasti.
- Tesis disintegrasi
- Klaim Devlin bahwa moralitas bersama mengikat masyarakat sehingga runtuhnya moralitas itu dapat membuat masyarakat tercerai-berai.
- Tesis konservatif
- Klaim bahwa mayoritas berhak mempertahankan lingkungan moralnya dari perubahan dengan hukum.
- Moralisme hukum
- Pandangan bahwa suatu perbuatan boleh dipidana semata-mata karena tidak bermoral.
- Delik aduan
- Tindak pidana yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 28I, 28J
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 81, 87
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 1, 2, 411, 412
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.