Unit 9 dari 11, sekitar 35 menit

Hukum progresif dan Pancasila

Hukum progresif adalah gagasan Satjipto Rahardjo bahwa hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum tidak pernah final, dan penegak hukum diminta membaca aturan menurut maknanya, berpihak pada keadilan dan pada rakyat yang lemah, serta berani mencari terobosan. Pengkritiknya menunjuk bahaya putusan kasus per kasus, disparitas, dan sebutan "pro-rakyat" yang kabur. Pancasila diterima sebagai cita hukum: bintang pemandu yang membentuk sekaligus menguji hukum positif, dan undang-undang menyebutnya sumber segala sumber hukum negara. Para ahli berbeda tentang letaknya, di atas UUD sebagai norma fundamental negara atau di dalam UUD lewat Pembukaan. Keduanya bertemu pada satu batas: terobosan demi keadilan tetap tunduk pada asas legalitas dan hak asasi.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan anggapan dasar dan kata kunci hukum progresif Satjipto Rahardjo, akar teoretisnya, dan kritik terhadapnya.
  • Menjelaskan Pancasila sebagai cita hukum dan dasar filsafat hukum nasional, termasuk perdebatan tentang kedudukannya dalam tata hukum.
  • Menilai sebuah perkara atau rancangan aturan dengan ukuran hukum progresif dan Pancasila tanpa melanggar asas legalitas.

Yang dibahas

  1. Lahirnya hukum progresif
  2. Pro-keadilan, pro-rakyat, dan terobosan
  3. Hakim progresif dan pintu masuknya
  4. Akar teoretis dan pembandingnya
  5. Kritik dan batas hukum progresif
  6. Pancasila sebagai cita hukum
  7. Kedudukan Pancasila dan pembacaan kritis
  8. Contoh kasus: Biji kopi di tepi kebun

Contoh soal

Kepala Desa Wirasari menolak menerbitkan surat keterangan bagi seorang warga lansia karena formulirnya diisi dengan pensil, padahal semua datanya lengkap dan benar. Bagaimana anggapan dasar hukum progresif menilai penolakan itu?

  1. A. Penolakan itu tepat, karena hukum progresif menuntut setiap syarat bentuk dipenuhi persis demi keteraturan.
  2. B. Penolakan itu salah arah, karena syarat bentuk melayani tujuan, dan bila tujuannya tercapai manusia tidak boleh dikorbankan demi bentuk.
  3. C. Penolakan itu tepat, karena hukum yang selalu dalam proses menjadi memberi kepala desa kebebasan menentukan syarat sendiri.
  4. D. Penolakan itu salah, karena hukum progresif menolak semua syarat administratif sebagai sisa positivisme.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Keliru. Kepatuhan buta pada bentuk justru cara berpikir mekanis yang dikritik Satjipto.
B. Benar
Benar. Hukum ada untuk manusia; yang ditinjau ulang adalah cara menerapkan aturan, bukan warganya yang dipaksa menanggung akibat bentuk.
C. Kurang tepat
Keliru. Law in the making berarti hukum terus digali menuju keadilan, bukan izin bagi pejabat menambah syarat sesukanya.
D. Kurang tepat
Keliru. Hukum progresif tidak anti terhadap hukum positif; ia menanyakan tujuan syarat, bukan menghapus semua syarat.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Hukum progresif
Pendekatan Satjipto Rahardjo yang memandang hukum ada untuk manusia, selalu dalam proses menjadi, dan dijalankan menurut makna serta tujuannya.
Rule breaking
Dalam bacaan Shidarta, bergesernya ukuran pro-keadilan dan pro-rakyat dari kasus ke kasus, bukan penyangkalan keberlakuan aturan.
Terobosan (breakthrough)
Tafsir atas hukum positif yang mencari celah agar setiap kasus selesai dalam koridor pro-keadilan dan pro-rakyat.
Pro-rakyat
Keberpihakan pada orang lemah yang tidak atau kurang terwakili, bukan pada suara terbanyak.
Cita hukum (rechtsidee)
Gagasan dasar yang membuat norma bermakna sebagai hukum sekaligus menjadi tolok ukur adil tidaknya hukum positif.
Staatsfundamentalnorm
Norma fundamental negara dalam teori Nawiasky, yang oleh Notonagoro dan Attamimi dipakai untuk menempatkan Pancasila di atas UUD.
Pengayoman
Tujuan hukum menurut cita hukum Pancasila, yaitu melindungi manusia dari kesewenang-wenangan dan menciptakan kondisi yang manusiawi.
Negara integralistik
Paham cita negara Soepomo bahwa negara bersatu dengan seluruh rakyatnya dan mengatasi semua golongan.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.